Berita

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim MUI) Din Syamsuddin/Net

Politik

ANAK NKRI Gelar Aksi Tolak RUU HIP Besok, Din Syamsuddin: Itu Hak Konstitusional, Tapi Jangan Terhasut Provokasi

RABU, 15 JULI 2020 | 18:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi demonstrasi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan digelar di depan Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Sikap dari gabungan organisasi masyarakat tersebut didukung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim MUI) Din Syamsuddin.

Karena ia berpandangan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi UUD 1945.


"Kalau ada yang menyampaikan aspirasi terkait ini, yang kami dengar termasuk yang menyebut diri ANAK NKRI dan sejumlah ormas dan ada rekan-rekan lain, tentu itu wajar adanya dan bersifat konstitusional. Saya mendorong, mendukung," ujar Din Syamsuddin dalam jumpa pers virtual hasil pleno ke-66 Watim MUI, Rabu (15/7).

Secara kelembagaan, Watim MUI juga telah menyatakan sikapnya untuk menolak dan atau meminta pemerintah beserta DPR untuk mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Din Syamsuddin menegaskan, keputusan Watim MUI sudah bulat terkait RUU HIP tersebut.

Menurutnya, jika pemerintah dan DPR tetap ngotot RUU itu dijadikan UU, maka bukan tidak mungkin akan berdampak besar kepada kehidupan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, Din Syamsuddin berharap kepada masyarakat yang akan menggelar aksi demonstrasi besok bisa menjaga diri, khusunya agar tidak terpancing provokasi dari pihak-pihak yang ingin menimbulkan kekacauan.

"Dipesankan agar tetap pada jalur konstitusional. Tidak anarkis dan dapat menahan diri dari hasutan dan provokasi yang menimbulkan kekisruhan," harapnya.

"Itu pesan sesuai Dewan Pertimmbangan MUI. Tetap diselenggarakan sebagai bagian dari amar maruf nahi munkar," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya