Media massa nasional ramai memberitakan soal skandal surat jalan yang diterbitkan Bareskrim Polri untuk Djoko Tjandra.
Brigjen Prasetyo (Prsetijo) Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS Bareskrim Polri menjadi sorotan terkait dengan kaburnya buronan Djoko Tjandra.
Ini diketahui setelah nama Prasetyo Utomo dituding Indonesia Police Watch (IPW) sebagai sosok yang diduga memberi keistimewa surat jalan untuk Djoko Tjandra buronan pengalihan hak tagih Bank Bali sejak tahun 2009.
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Djoko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Dalam surat jalan tersebut Djoko Tjandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020.
"IPW mendesak agar Brigjen Prasetyo Utomo segera dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane kepada wartawan, Rabu (14/7).
Mabes Polri membenarkan adanya surat jalan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri untuk buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.
Namun, Mabes Polri menyebut keluarnya surat itu tanpa sepengetahuan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit.
"Jadi pemberian atau pembuatan surat jalan itu adalah inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jakarta.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya telah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri untuk mengusut penerbitan surat jalan bagi Djoko Tjandra, termasuk menindak siapapun anggotanya yang terlibat.
Surat jalan tersebut diketahui digunakan oleh buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat.
"Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar didalami Divisi Propam Polri dan usut tuntas siapapun yang terlibat," kata Listyo dalam keterangannya.
Sekarang yang jadi permasalahan adalah apakah cukup hanya Brigjen Prasetyo Utomo yang diperiksa Divisi Propam Polri?
Dalam konteks ini, akan lebih baik jika Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo juga ikut diperiksa.
Seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen di dalam organisasi Bareskrim, tak akan mungkin dan tak akan berani mengeluarkan surat jalan untuk seorang buronan kelas kakap sekelas Djoko Tjandra atas inisiatifnya pribadi.
Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikepalai Budi Gunawan, juga harus turun tangan menyikapi dan menertibkan skandal yang sangat memalukan ini.
Skandal ini sangat memalukan dan jelas jelas mencoreng wajah pemerintahan bersih yang dipimpin Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.
