Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau/net
Kanada memberlakukan kebijakan khusus untuk membantu para pelajar asing. Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau memudahkan para pelajar asing untuk belajar secara online atau daring dari luar negeri.
Kebijakan tersebut diumumkan pada Selasa (14/7). Pemerintah juga mengaku akan mempermudah izin kerja pelajar asing yang sudah lulus di tengah pandemik Covid-19.
Melansir
Reuters, sebagai bagian dari rencana tersebut, pihak imigrasi akan mempercepat proses perizinan pelajar asing yang mengajukan aplikasi lengkap secara online dan menawarkan pemrosesan dua tahap untuk memungkinkan pelamar memulai studi meski masih ada beberapa dokumen yang belum memenuhi syarat karena pandemik Covid-19.
Dengan kebijakan tersebut, para pelajar asing juga bisa menghitung waktu belajar online dari luar negeri agar bisa memenuhi kelayakan mendapat izin kerja pasca-kelulusan, yaitu 50 persen dari program belajar mereka di Kanada.
Pada Mei, pemerintah Kanada juga sudah menggenjot persetujuan izin studi baru untuk pelajar asing, meski perbatasan negara ditutup.
Berdasarkan data, Kanada mengeluarkan 30.785 izin studi pada Mei untuk pelajar asing baru, naik 11 persen dari 27.810 izin pada Mei 2019.
University of Toronto mengatakan penerimaan pelajar internasional naik hampir 20 persen dibandingkan tahun lalu.
"Kami secara signifikan lebih tinggi daripada tahun-tahun lain untuk siswa internasional yang mengejutkan kami, kami tidak mengharapkan ini," kata ujar Asisten Wakil Presiden Operasi Internasional di Waterloo, Christine McWebb.
Kebijakan untuk mempermudah izin pelajar asing sendiri diperkirakan akan meningkatkan keuangan universitas di Kanada. Lantaran pelajar asing membayar lebih banyak dari pelajar domestik.
Sementara Kanada mempermudah izin bagi pelajar asing, Amerika Serikat (AS) pada awalnya memberlakukan kebijakan yang mempersulit mereka. Di mana para pelajar asing dilarang mengambil kelas online secara menyeluruh.
Namun pada Selasa, pemerintahan Presiden Donald Trump telah menarik kembali kebijakan tersebut di tengah gugatan dari puluhan universitas dan 17 negara bagian.
