Berita

Aksi BEM SI tolak omnibus law di depan gedung DPR RI 13 Juli 2020/Repro

Politik

H-3 Segel DPR, BEM SI Gantung Almamater Di Pagar Wakil Rakyat

SELASA, 14 JULI 2020 | 23:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Akan ada aksi besar-besaran yang kembali dilakukan mahasiwa di depan Gedung DPR RI, Kamis mendatang (16/7).

Aksi akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan agenda menolak pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

"Kami melakukan aksi kreatif untuk memanaskan H-3 menuju tanggal 16 Juli yang nantinya menjadi final pengesahan RUU Cipta Kerja atau omnibus law itu sendiri," kata salah seorang orator dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/7).


Berdasarkan video yang diunggah di channel YouTube Reborn TV, belasan mahasiswa tampak membentangkan spanduk bertuliskan 'to be continued'.

Spanduk besar juga dipasang di pagar Gedung DPR/MPR/DPD RI bertuliskan 'H-3 Segel DPR #TolakOmnibusLaw' dan '#BelaRakyatBelaNegara'. Di bawah spanduk, tampak almamater beberapa kampus digantung di pagar wakil rakyat sebagai bentuk protes mereka.

"Kami Aliansi BEM SI menyerukan kepada mahasiswa seluruh Indonesia dan masyarakat untuk hadir tanggal 16 Juli menyampaikan aspirasi maupun pandangan terhadap penolakan kita terkait RUU Cipta Kerja atau omnibus law itu sendiri," seru orator.

Mereka pun berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar pada 16 Juli mendatang dengan mengerahkan massa lebih banyak.

"Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tolak omnibus law. Tolak omnibus law, tolak omnibus law," seru orator diakhiri dengan sumpah mahasiswa.

Di sisi lain, aksi turun ke jalan juga akan dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di waktu yang sama, yakni pada Kamis mendatang (16/7). Namun berbeda dengan agenda BEM SI, aksi kedua yang dilakukan ANAK NKRI akan membawa agenda penolakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan menuntut RUU tersebut ditarik dari Prolegnas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya