UU Pilkada Resmi Jadi UU, DPR: Tetap Menyesuaikan Kondisi Covid-19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akhirnya disahkan menjadi UU pada sidang Paripurna yang digelar DPR RI, Selasa (14/7).

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, disahkannya RUU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU itu salah satunya menetapkan 9 Desember 2020 mulai dilaksanakan gelaran pilkada.  

"Sudah disahkan dari Perppu 2/2020 jadi UU Pilkada 2020. Isinya penetapan 9 Desember 2020 pelaksanaan pilkada," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Selasa (14/7).

Meski begitu, Ketua DPP PKS ini menyatakan bahwa UU Pilkada 2/2020 itu masih menyesuaikan kondisi pandemik Covid-19 di tanah air. Dengan kata lain, masih bisa ditunda apabila kondisi Covid-19 meningkat.  

"Dan bisa ditunda jika kondisi berat. Jika Covid-19 terus meningkat," jelasnya.

Kendati pun Covid-19 meningkat dan terpaksa ditunda, masih harus diputuskan oleh sejumlah lembaga terkait dalam hal ini pemerintah, DPR, dan KPU.

"Tapi harus diputuskan tiga KPU, DPR dan pemerintah," demikian Mardani.