Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Presiden Erdogan: Tentara Bayaran Rusia Jadikan Libya Tempat Pertumpahan Darah

SENIN, 13 JULI 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merasa geram dengan banyaknya tentara bayaran yang disebutnya telah mengubah Libya menjadi tempat pertumpahan darah. Ia meminta seluruh komunitas internasional untuk berhenti mendukung kelompok-kelompok yang tidak sah di wilayah tersebut.

Erdogan mengatakan, para tentara bayaran itu harus disingkirkan dari negara di wilayah Afrika Utara itu dan para putschist (orang yang mengambil bagian dalam kudeta) harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan sebagaimana dibuktikan oleh kuburan massal yang baru-baru ini terungkap di Tarhuna dan kota-kota lain.

“Memberikan stabilitas langsung ke Libya tidak hanya untuk kepentingan Libya tetapi seluruh wilayah. Penguatan politik dan ekonomi Libya akan meringankan Afrika Utara dan Eropa. Komunitas internasional harus membuat pilihan dengan mendukung pemerintah yang sah dan menghentikan para putschist yang melakukan kejahatan perang,” kata Erdogan dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari Hurriyet, Minggu (12/7).


Tanpa menyebutkan nama, Erdogan menuduh komandan Tentara Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar telah melakukan kejahatan perang di Libya, yang telah lama didukung oleh sekelompok negara termasuk Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab dan Mesir.

Menurut sebuah laporan daripengawas sanksi independen, ada ribuan tentara bayaran yang bergabung untuk berperang bersama Haftar. Mereka diketahui berasal dari perusahaan bernama Wagner Group, sebuah perusahaan keamanan swasta Rusia yang memiliki sedikitnya 1.200 pejuang di lapangan. Selain itu, ada juga pejuang Suriah dan Sudan yang telah dikerahkan di Libya dalam beberapa periode terakhir.

Pasukan GNA yang didukung Turki mengusir pasukan Haftar dari Tripoli dan maju menuju Sirte, sebuah kota penting yang menghubungkan Tripoli dengan Benghazi. Erdogan mengatakan rencana Haftar dan pendukungnya untuk menguasai Tripoli telah digagalkan berkat sikap tegas Turki,.

“Keuntungan di lapangan ini akan menandakan perdamaian dan kenyamanan di setiap bagian Libya,” katanya.

Ketika ditanya soal ketegangan yang sedang berlangsung di Mediterania timur antara Turki dan koalisi negara-negara NATO, termasuk Yunani, Siprus Yunani, Perancis dan Mesir, Erdogan mengatakan tujuan negara-negara ini adalah untuk membuat Turki membatasi gerakan di wilayah tersebut dan bertujuan untuk merebut hak dan kepentingannya atas cadangan hidrokarbon.

“Kami mengatakan kepada mereka, berulang kali, bahwa ini salah dan melanggar hukum. Kami telah menggarisbawahi bahwa Turki berkomitmen untuk melindungi hak-haknya. Tujuan mereka adalah membatasi Turki, yang memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania ke garis pantai kecil yang cukup hanya untuk menangkap ikan, ”katanya.

Erdogan mengatakan Turki berhasil menggagalkan upaya itu dengan meluncurkan pengeboran sendiri di wilayah itu.

“Saya katakan secara terbuka dan jelas: Kami tidak ingin ketegangan di Mediterania, tempat lahirnya berbagai peradaban melalui sejarah. Sebaliknya, kami percaya bahwa sumber daya hidrokarbon di wilayah ini dapat menawarkan peluang bagi seluruh wilayah,” ungkapnya.

Erdogan mengatakan, dirinya siap bekerja sama dengan negara-negara itu asalkan semua dilakukan dengan cara-cara yang benar dan adil.

“Pintu kami terbuka untuk proposal apa pun berdasarkan kerjasama dan pembagian pendapatan yang adil. Kami siap bekerja dengan semua orang berdasarkan prinsip-prinsip ini."

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya