Berita

Protes anti-pemerintah di Mali/net

Dunia

Konflik Politik Mali Memanas, Pemerintah Tahan Dua Pemimpin Oposisi Setelah Protes Berdarah

MINGGU, 12 JULI 2020 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pergolakan politik terjadi di salah satu negara Afrika Barat, Mali. Koalisi oposisi menyebut, pasukan keamanan menahan dua pemimpin oposisi karena dianggap bertanggung jawab atas protes anti-pemerintah.

Ketegangan politik di Mali terjadi ketika kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa melakukan aksi dengan mendirikan barikade dari ban dan potongan kayu untuk memblokir lalu lintas di beberapa distrik di Bamako pada Jumat (10/7).

Meski jumlahnya tidak sampai seribu, pengunjuk rasa berhasil menduduki gedung-gedung pemerintahan. Alhasil petugas keamanan mengerahkan gas air mata untuk mendesak mundur para pengunjuk rasa.


Bentrokan antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa pun terjadi hingga tiga orang pengunjuk rasa dinyatakan meninggal dan beberapa lainnya terluka parah.

Aksi para pengunjuk rasa tersebut sebagai protes karena koalisi menolak tawaran dari Presiden Ibrahim Boubacar Keita untuk menyelesaikan konflik politik yang dipicu sengketa pemilu legislatif pada Maret.

Melansir Reuters, koalisi oposisi M5-RFP mengatakan dua tokoh senior dalam gerakan tersebut, Choguel Kokala Maiga dan Mountaga Tall, ditahan bersama dengan aktivis lainnya pada Sabtu (11/7). Sementara pemimpin protes lainnya, Issa Kaou Djim, ditangkap sehari sebelumnya.

Jurubicara M5-RFP, Nouhoum Togo mengatakan, pasukan keamanan datang dan menggeledah markas koalisi oposisi.

Penangkapan para pemimpin oposisi pada Sabtu menjadi titik memburuknya hubungan antara oposisi dan pemerintah setelah dua bulan protes damai.

"Semua batas yang dapat ditoleransi sudah terlampaui," ujar Keita dalam pidato di televisi pemerintah merujuk pada protes.

Atas pertumpahan darah dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada Jumat, M5-RFP mendesak pendukungnya untuk melakukan aksi dengan tuntutan penggulingan Keita.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya