Berita

Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi/Net

Politik

Kalau RUU HIP Berlanjut, Sekjen GNPF Yakin Jadi Pintu Masuk Legalisasi Komunisme

MINGGU, 12 JULI 2020 | 10:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus mendapat penolakan dan diminta segera dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pasalnya, RUU tersebut dinilai akan mendegradasi harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai sebuah alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi pun terus mengajak kepada semua pihak khususnya umat Islam untuk terus berjuang agar RUU tersebut dapat dicabut dari Prolegnas.

"Bagaimana kalau ini berlanjut menjadi UU? Tentu ini akan menjadi pintu masuk legalisasi komunisme di tanah air," ungkapnya dalam acara Yuk Ngobrol Pemikiran Islam (Yuk Ngopi) edisi 12 bertajuk “Mewaspadai Bangkitnya Neo Komunisme” yang digelar virtual, Minggu (12/7).

Dalam perkembangannya, RUU tersebut pun berubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kendati begitu, Edy menegaskan bahwa perubahan itu hanyalah akal-akalan dan tidak menyurutkan semangat umat agar mendesak RUU tersebut segera dibatalkan.

"RUU HIP tidak dicabut tetapi wacana mengganti namanya. Kenapa RUU ini bisa lolos dari baleg? Di balik itu tentu ada pengusulnya. Inisiatornya. Siapa? PDIP. Ini sudah konfirm," tegasnya.

"RUU ini harus kita pelototi. Karena pemerintah kita ini seakan membutatulikan mata telinganya. Mustahil pemerintah tidak mengetahui penolakan ini," tutup Edy.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Ustadz Abdul Somad Diserang Kabar Burung, Kali Ini Tentang Kado Pernikahan

Minggu, 02 Mei 2021 | 22:03

Praktik Mandi Kotoran Sapi Untuk Cegah Covid-19 Makin Marak Di India, Dokter: Tidak Ada Bukti Ilmiah

Selasa, 11 Mei 2021 | 11:57

UPDATE

Eevolusi Energi (2)

Kamis, 13 Mei 2021 | 05:30

Gegara 1 Kesalahan, Chelsea Dipermalukan Arsenal Di Kandang Sendiri

Kamis, 13 Mei 2021 | 05:11

Warga Batang Nekat Takbir Keliling, Langsung Dibubarkan Bupati

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:57

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:40

60 Persen Napi Di Jatim Dapat Remisi Idulfitri, Negara Hemat Rp 7,7 Miliar

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:21

Doa Menyentuh Hati Anies Di Hari Yang Fitri

Kamis, 13 Mei 2021 | 03:49

Harga Daging Sapi Tembus Rp 200 Ribu Di Aceh Barat Daya, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Kamis, 13 Mei 2021 | 03:16

Ucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri, Jokowi Ajak Masyarakat Terus Berjuang Melawan Pandemi

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:56

PN Tuban Perkuat Putusan PTUN Terkait Polemik Klenteng Kwan Sing Bio Tuban

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:36

Anies Apresiasi Warga Yang Memilih Tidak Pergi Takbiran Di Malam Lebaran

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:17

Selengkapnya