Berita

Kawasan Pantai Ancol/Net

Nusantara

Anies Baswedan: Reklamasi Ancol Beda Dengan Reklamasi 17 Pulau Yang Izinnya Sudah Dicabut

SABTU, 11 JULI 2020 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Polemik reklamasi perluasan kawasan Ancol yang belakangan ramai diperbincangkan khalayak akhirnya dijelaskan secara rinci oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Anies menjelaskan perbedaan reklamasi Ancol dengan reklamasi 17 pulau yang izinnya sudah dicabut.

"Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu," ujar Anies Baswedan, Sabtu (11/7).


Sebabnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengizinkan reklamasi Ancol atas dasar pertimbangan sosial kemasyarakatan dan juga kebencanaan, yang dipastikan tidak akan merusak dan mengganggu ekosistem laut.

"Justru dalam prosesnya nanti, reklamasi Ancol akan memanfaatkan lumpur hasil kerukan dari 13 sungai dan 30 waduk yang ada di wilayah Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Sebab, sambungnya, secara alami belasan sungai dan puluhan waduk itu mengalami sedimentasi atau pendangkalan, yang akhirnya bisa berakibat banjir Jakarta.

"Karena itulah kemudian waduk, sungai itu di keruk. Dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak," terangnya.

Anies menyebutkan, sebanyak 3,4 juta meter kubik lumpur dari sungai-sungai dan waduk-waduk itulah nantinya yang akan menjadi bahan untuk reklamasi dan pengembangan pantai Ancol.

"Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir, ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun," pungkasnya.  

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya