Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi "Geser" Prabowo Ke Kementan Untuk Menambah Barisan Militer Di Sekelilingnya

SABTU, 11 JULI 2020 | 12:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ada dua makna yang bisa ditangkap dari penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Demikian disampaikan pemerhati politik yang juga Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid menanggapi penunjukan ketua umum Partai Gerindra itu, Sabtu (11/7).

Pertama, penunjukan itu bisa diartikan sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk "menggeser" Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan (Mentan) menjadi Menteri Pertanian (Mentan) dengan cara yang high contact, seperti isu yang berkembang.


Hal ini menjadi logis, karena dalam dua kesempatan, Jokowi mengeluh dan marah terhadap bawahanya, hingga membuka peluang untuk melakukan kocok ulang kabinet.

Kemudian kedua, jika benar-benar ini terjadi, maka bisa dipastikan Menhan pengganti Prabowo Subianto dari kalangan militer kembali.

Ini artinya, Jokowi pada periode kedua semakin memperbanyak barisan militer di sekitarya.

"Tentu ini bagian dari 'upaya' Jokowi mengurangi hegemoni polisi," demikian Abdul Hamid menganalisa.

Pasca kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama Menhan, Prabowo Subianto dan sejumlah menteri ke Kalimantan Tengah, Kamis (9/7), muncul isu pemindahtugasan Prabowo Subianto dari Menhan jadi Mentan.

Di sela-sela kunjungan itu, Jokowi secara mengejutkan menunjuk Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Adapun Mentan, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang ikut dalam rombongan ditunjuk sebagai pendukung kerja Prabowo Subianto.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya