Berita

Ekonom senior, Faisal Basri/Net

Politik

Faisal Basri: Lebih Tepat Warga Diberi Uang Tunai, Bukan Sembako

SABTU, 11 JULI 2020 | 11:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dampak pandemik Covid-19 sangat terasa pada perekonomian terutama di sektor rill yaitu UMKM.

Untuk mengatasi itu, pemerintah telah melalukan berbagai upaya untuk memulihkan dampaknya, salah satunya membagikan sembako ke masyarakat menengah hingga ke bawah.

Menurut ekonom senior, Faisal Basri, cara pemerintah membagikan sembako untuk mengurangi dampak Covid-19 justru mematikan usaha-usaha kecil.


"Ada dana Rp 63 triliun yang dipakai untuk beli sembako diserahkan kepada rakyat dalam bentuk sembako, jadi rakyat tidak membeli lagi ke warung tetangga dan pasar tradisional," kata Faisal Basri dalam diskusi virtual bersama Indef, Jumat malam (10/7).

Dia menegaskan masyarakat yang diberikan sembako pada akhirnya tidak akan membeli lagi ke warung-warung tetangga, maupun pasar-pasar tradisional. Terlebih pemerintah dalam memberikan sembako membelinya dari pabrik langsung, kemudian dikemas dan diangkut oleh truk.

Menurutnya, mekanisme itu yang justru membuat bantuan sampai ke rakyat malah semakin sedikit.

Jelas Faisal Basri, sebenarnya akan lebih baik apabila rakyat dikasih uang, bukan sembako. Sebab, bagi keluarga atau warga yang mengidap diabetes, dia tidak perlu beras dan gula.

"Lalu, bagi keluarga yang punya bayi pasti mereka akan mengalokasikan dananya lebih kepada kebutuhan bayi seperti halnya susu dan lain-lainnya," sambung dia.

Sementara yang ada sekarang, dimana seluruh rakyat dipukul rata diberi sembako berisi mie, gula, dan beras, dinilai kurang tepat.

"Hingga pada akhirnya malah akan mematikan atau membuat 'engap' warung tetangga dan pasar tradisional," demikian Faisal Basri.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya