Berita

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) gelar aksi di Kejaksaan Agung/Net

Hukum

Yusril: Kejaksaan Agung Harus Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Kota Bekasi

JUMAT, 10 JULI 2020 | 13:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/7).

Dengan membawa tagline Korona (Korupsi Bikin Merana), mereka menuntut kejaksaan agung untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi APBD Kota Bekasi.

“Kami atas nama Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) meminta kepada Kejagung RI untuk untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Bekasi dalam skandal proyek multiyears tahun anggaran 2017,” ujar koordinator lapangan Grasi, Yusril Nager dalam keterangannya, Jumat (10/7)


Kata Yusril, Grasi meminta agar pihak Kejagung juga melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat Kota Bekasi terkait yang di indikasi melakukan tindakan koruptif.

Selain itu, mereka menuntut untuk segera diumumkan laporan kemajuan (Lapju) atas pemanggilan para pejabat yang sudah di lakukan.

“Seperti yang kita ketahui saat ini, sebanyak lima paket proyek besar multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 telah disasar oleh Kejaksaan Agung, karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek multiyears tersebut, patut diduga dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan,” katanya.

Menurut Yusril, proyek multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD.

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan,” bebernya.

Dalam aksinya, Grasi juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI Maruf Amin, yang tertuang dalam butir keempat Nawacita.
 
“Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya