Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Menteri Hanya Ikuti Arahan, Yang Seharusnya Ganti Channel Jokowi

JUMAT, 10 JULI 2020 | 07:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

. Pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media. Kali ini dalam sidang kabinet tanggal 7 Juli, mantan walikota Solo itu meminta kepada para menteri untuk segera ganti channel dalam bekerja. Dari yang sebelumnya bekerja biasa saja menjadi lebih ekstra dalam menangani krisis saat pandemik Covid-19.

Namun demikian, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai permintaan Joko Widodo itu salah alamat. Sebab seharusnya yang ganti channel itu adalah Jokowi sediri sebagai pemimpin para menteri.

Apalagi, sambung Ubedilah, selama ini para menteri selalu mengikuti arahan presiden dan tidak ada visi misi menteri.


"Yang harus ganti channel Jokowinya. Memangnya selama hampir satu tahun periode ini dan 5 tahun periode pertama para menteri itu berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan dan persetujuan Presiden? Jika begitu betapa kacaunya  republik ini," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/7).

Sehingga, kata Ubedilah, jika para menterinya ngaco atau tidak bekerja dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan ada yang bermasalah dari arahan presiden.

“Arahan presidennya yang bermasalah," pungkas Ubedilah.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatasnya membahas percepatan penyerapan anggaran berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk bekerja tidak secara biasa-biasa saja di saat krisis yang melanda 215 negara.

Presiden Jokowi pun berulang kali mengingatkan menterinya untuk mengganti channel. Misalnya, mengganti channel dari ordinary menjadi extraordinary.

"Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara yang cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP normal, kita harus ganti channel ke SOP yang shortcut, SOP yang smart shortcut," kata Presiden Jokowi seperti video yang diunggah Sekretaris Kabinet.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya