Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun/Net
. Pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media. Kali ini dalam sidang kabinet tanggal 7 Juli, mantan walikota Solo itu meminta kepada para menteri untuk segera ganti channel dalam bekerja. Dari yang sebelumnya bekerja biasa saja menjadi lebih ekstra dalam menangani krisis saat pandemik Covid-19.
Namun demikian, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai permintaan Joko Widodo itu salah alamat. Sebab seharusnya yang ganti channel itu adalah Jokowi sediri sebagai pemimpin para menteri.
Apalagi, sambung Ubedilah, selama ini para menteri selalu mengikuti arahan presiden dan tidak ada visi misi menteri.
"Yang harus ganti channel Jokowinya. Memangnya selama hampir satu tahun periode ini dan 5 tahun periode pertama para menteri itu berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan dan persetujuan Presiden? Jika begitu betapa kacaunya republik ini," ucap Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/7).
Sehingga, kata Ubedilah, jika para menterinya ngaco atau tidak bekerja dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan ada yang bermasalah dari arahan presiden.
“Arahan presidennya yang bermasalah," pungkas Ubedilah.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatasnya membahas percepatan penyerapan anggaran berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk bekerja tidak secara biasa-biasa saja di saat krisis yang melanda 215 negara.
Presiden Jokowi pun berulang kali mengingatkan menterinya untuk mengganti channel. Misalnya, mengganti channel dari ordinary menjadi extraordinary.
"Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara yang cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP normal, kita harus ganti channel ke SOP yang shortcut, SOP yang smart shortcut," kata Presiden Jokowi seperti video yang diunggah Sekretaris Kabinet.
