Berita

Waketum Gerindra, Arief Poyuono, menilai Indonesia terlambat dalam merespons dampak pandemik Covid-19 terhadap sektor ekonomi/Net

Politik

Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19

KAMIS, 09 JULI 2020 | 17:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia termasuk terlambat dalam merespons dampak yang ditimbulkan oleh pandemik Covid-19. Tak heran kondisi perekonomian pun makin terpuruk karena ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi dampak buruk pandemik global ini.

Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, dalam acara ISEI Sharing Session perihal kinerja perekonomian pemerintahan Presiden Joko Widodo di era Covid-19, secara virtual, Kamis (9/7).

Seharusnya, kata Arief Poyuono, ketika Covid-19 sudah muncul di Wuhan, China, pada akhir 2019 lalu, Indonesia langsung siap dengan sejumlah kebijakan untuk menopang ekonomi nasional, bukan malah santai.


Pasalnya, negara yang jadi pusat penyebaran Covid-19 tersebut merupakan tempat tumbuh suburnya eksportir Indonesia.

“Beda kalau misalnya, yang terkena Covid-19 itu sebuah negara misalnya Vanuattu atau Samoa, yang tidak terlalu banyak hubungan ekonomi dengan Indonesia. Mungkin kita masih tenang-tenang,” ujar Arief.

Dia menambahkan, lambatnya para menteri Jokowi dalam merespons ancaman Covid-19 yang menghantam sendi-sendi perekonomian, menunjukkan Indonesia tidak siap terhadap ancaman dari luar.

“Nah ini dia, yang menjadi persoalan kenapa kita sedikit terlambat merecover ekonomi, artinya kita tidak siap. Kan kita tahu, misalnya yang tadi dikatakan, ada dana PEN baru diketok bulan April Perppu-nya, artinya sangat terlambat. Itu dari sisi dampak perekonomiannya,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya