Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Menteri BUMN Erick Thohir telah membeberkan progres mekanisme dan desain program skema pembiayaan penanganan Covid-19 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/7).
Hal itu disampaikan Erick Thohir saat datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan didampingi oleh dua wakil menterinya serta sekretaris menteri menemui pimpinan KPK.
Dalam pertemuan 1,5 jam tersebut sejak pukul 10.00 WIB, Erick Thohir membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.
"Disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (8/7).
Namun demikian, kata Ipi, Erick juga menyampaikan progres dari masing-masing skema pembiayaan penanganan Covid-19. Selain itu, dia juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal dan ikut serta memberikan masukan.
"Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diupdate dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan. Demikian juga terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan KPK dapat memberikan masukan," jelasnya.
Terakhir, sambungnya, ketika program telah di implementasikan, Erick Thohir berharap KPK akan melakukan kajian.
"Merespon permintaan Menteri BUMN, KPK menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan misalnya sudah dilakukan rutin oleh KPK," ungkapnya.
Dengan demikian, Ipi menilai kehadiran Menteri BUMN ke KPK sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi.
"Selanjutnya untuk pembahasan teknis dan tindak lanjut disepakati akan dibahas oleh wamen dan deputi, baik pencegahan maupun penindakan," pungkas Ipi.
