Buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra/Net
Mudahnya buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra memperoleh KTP Elektronik dan keluar masuk Indonesia dinilai adanya pihak tertentu yang sengaja melindunginya.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengaku curiga adanya pejabat tertentu yang menjamin Djoko Tjandra bisa seenaknya keluar masuk Indonesia.
"Iya jangan-jangan ada pejabat yang menjamin beliau untuk keluar masuk Indonesia. Ini kan bisa jadi ada pihak tertentu yang sengaja melindungi agar semuanya aman, tidak mungkin ia berani kalau tidak ada back up. Saya menduga ada petinggi yang sengaja melindungi dan menyetting ini semua," ucap Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).
Apalagi kata Saiful, Kejagung mengaku sudah mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra yang telah masuk ke Indonesia sejak 3 bulan lalu.
Namun, Djoko Tjandra pun lepas dari pengawasan karena bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).
"Peninjauan Kembali kan memang harus diajukan sendiri atau wajib datang pada sidang menurut Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 mewajibkan pemohon PK hadir di pengadilan, apabila tidak dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA. Ini jadi menarik apakah nanti pada saat jadwal sidang Djoko Tjandra akan hadir? Beranikah penegak hukum langsung menangkapnya?" tantang Saiful.
Saiful pun menilai, negara akan rusak jika bertekuk lutut oleh buronan seperti Djoko Tjandra.
Bahkan, Djoko Tjandra pun dengan mudah membuat dan memperoleh KTP elektronik dengan identitas namanya diubah, yakni dihilangkan huruf nama depannya menjadi Joko Tjandra.
"Saya kira rusak negara ini kalau negara bertekuk lutut dibawah Djoko Tjandra," pungkasnya.
