Ketua MPR, Bambang Soesatyo/Net
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dirasa perlu menentukan standarisasi harga untuk rapid test virus corona baru (Covid-19). Ini penting disegerakan lantaran berpotensi dikomersialkan oleh pihak-pihak tertentu yang justru menambah beban masyarakat.
Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (8/7).
"Mendorong pemerintah (Kementerian Kesehatan) segera menetapkan standar pembiayaan/harga untuk tes Covid-19. Apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang akan bepergian," tegas Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah melakukan pengawasan menyeluruh terkait harga rapid test. Sebab, jika tidak dilakukan pengawasan, maka peluang terjadinya penyimpangan dan komersil kan akan sangat terbuka lebar.
"Pemerintah tingkatkan pengawasan terhadap harga tes Covid-19. Apabila standardisasi harga tes Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilakukan, peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes Covid-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, Bamsoet juga mengimbau masyarakat terutama kelompok kategori rentan untuk berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah.
"Masyarakat, terutama kelompok rentan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes dan membutuhkan layanan kesehatan darurat, agar langsung berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah yang menangani Covid-19 agar segera mendapat pertolongan, dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah," demikian Bamsoet.
