Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo usai raker dengan Komisi IV DPR/RMOL

Politik

Di Hadapan DPR, Edhy Prabowo Bongkar Alasan Budidaya Ekspor Benih Lobster

SENIN, 06 JULI 2020 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akhirnya angkat bicara soal polemik ekspor benih lobster yang menuai kritikan terhadap dirinya dan Partai Gerindra.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI, Menteri asal Gerindra itu membongkar latar belakang ekspor benih lobster tersebut.

Edhy menegaskan, ekspor benih lobster itu tidak lain hanyalah upaya Kementerian KKP untuk mensejahterakan nelayan dengan mewajibkan budidaya lobster.


"Semangat kami menghidupi lobster, memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini tergantung makannya dari nangkap benih," tegas Edhy Prabowo dalam ruangan rapat, Senin (6/7).

Edhy mengungkapkan, dahulu pernah ada pemberian izin menangkap benih lobster yang sejatinya sangat baik untuk nelayan yang mata pencahariannya dari benih lobster. Namun, kebijakan itu ditiadakan.

"Dulu pernah ada kemudian ditiadakan. Akhirnya mereka (nelayan) tidak punya pekerjaan,"ungkapnya.

Edhy lantas mengurai budidaya lobster tersebut baik dari sisi logika akademik maupun ilmu pengetahuan.

Menurutnya, jika dilepaskan di alam liar maka lobster itu memiliki peluang hidup yang cukup kompetitif.

"Lobster ini kalau dibiarkan di alam, yang lahir banyak itu hidupnya hanya 0,02 persen. Artinya setiap 20.000 ekor lobster itu hanya satu yang akan besar (hidup). Karena mungkin hukum alam," tuturnya.

"Nah, sementara kalau dibudidayakan bisa itu ada bisa yang 30 persen atau 70 atau 80 persen," imbuhnya.

Edhy menyatakan, justru saat ini ia bersama jajaran tengah mengupayakan penelitian budidaya lobster bersama negara tetangga Australia. Sebab, dahulu rencana penelitian budidaya lobster justru tidak ada.

"Dulu Indonesia pernah kerjasama penelitian dengan Australia, yang sekarang peneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembangbiakannya sendiri, minta dihentikan selama lima tahun terkahir ini," ujarnya.

"Saya tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerja sama itu untuk mendalami lebih jauh," demikian Edhy Prabowo.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya