PM Inggris Boris Johnson/Net
. Pandemik Covid-19 membuat perusahaan-perusahaan di Inggris memberhentikan para pekerjanyanya. Lebih dari 12 ribu karyawan menjadi pengangguran dalam beberapa minggu terakhir. Di saat krisis seperti itu, bukan saat yang tepat untuk menawarkan kewarganegaraan Inggris bagi tiga juga warga Hong Kong.
Inggris harus melindungi para pekerja lokal di tengah meningkatnya krisis ekonomi yang sedang dihadapi negara itu. Itu pun gagal karena faktanya perusahaan-perusahaan terpaksa memecat mereka.
Ekonomi Inggris mengalami resesi triwulanan terburuk -sejak 197- akibat Covid-19. Kantor Statistik Nasional pada Selasa pekan lalu menyampaikan, PDB turun 2,2 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Dalam artikel berjudul
UK can't back citizenship offer for HK residents yang tayang di Global Times, Inggris memiliki waktu kurang dari enam bulan sebelum perjanjian perdagangan Inggris-UE yang transisional berakhir, dan kesepakatan perdagangan baru dengan UE masih dalam proses. Tentunya, hal ini menunjuk pada ketidakpastian yang tumbuh atas prospek perdagangannya.
Terperangkap dalam keadaan sulit, mestinya Inggris memprioritaskan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi dan melindungi pekerjaan lokal. Janji Boris Johnson memberikan kewarganegaraan bagi 3 juta penduduk Hong Kong untuk masuk ke Inggris hanya akan merusak upaya ekonomi negara itu.
Artikel itu juga menyoroti campur tangan Inggris dalam undang-undang keamanan nasional legislatif top China untuk Hong Kong. Ini seperti obsesi Inggris terhadap bekas koloni itu, yang membayangi hubungannya dengan Beijing.
Beberapa negara Eropa sulit untuk memasuki wilayah dalam negeri bekas jajahannya. Bagi beberapa pejabat Inggris, Hong Kong seperti membangkitkan ingatan akan 'kejayaan' masa lalu Inggris.
Inggris berpikir memiliki tanggung jawab atas Hong Kong, padahal itu hanya khayalan dari eforianya pada kenangan masa lalu.
Masa kolonial telah berlalu. Mestinya Inggris menghargai itu. Jika Inggris tetap melakukan upaya ikut campur urusan Hong Kong bahkan memberikan kewarganegaraan kepada tiga juta penduduknya, maka itu akan menjadi pelanggaran terhadap posisi Inggris serta hukum internasional.
Itu juga akan membangkitkan kekhawatiran publik di antara orang-orang China dan membahayakan hubungan Inggris-China.
Kalangan bisnis di Inggris perlu menilai dampak yang mungkin terjadi pada hubungan komersial, karena ada terlalu banyak ketidakpastian seputar bagaimana Beijing akan bereaksi jika London memilih untuk mengikuti langkah-langkah Washington dalam mengintimidasi China.
Jam terus berdetak pada transisi pasca Brexit yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Inggris perlu menghadapi kenyataan bahwa kerja sama dengan China akan sangat diperlukan bagi negara jika ingin maju dengan lancar melalui periode transisi ekonomi.
Selama 'Era Emas' hubungan Inggris-Cina beberapa tahun yang lalu, para politisi Inggris menegaskan bahwa kemitraan ekonomi yang lebih erat dengan China sangat penting bagi negara mereka, tulis artikel itu.
Sekarang, ketika Inggris tampaknya membutuhkan China lebih dari sebelumnya, mengapa pemerintah Johnson membuat keputusan yang merusak hubungan bilateral? Pemerintah Inggris perlu mengkaji lebih luas dan merenungkan kembali.
