Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Usul PT Presiden 5 Persen Kursi DPR Atau 10 Persen Suara Nasional

SENIN, 06 JULI 2020 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas akan mengusulkan presidential threshold (PT) sebesar 5 persen kursi DPR atau 10 persen suara nasional. Usulan ini menggantikan PT sebesar 20 persen yang sebelumnya digunakan di Pilpres 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengurai bahwa penerapan angka 20 persen pada Pemilu 2019 hanya menghasilkan dua pasang calon. Dampak yang dihasilkan sedemikian luar biasanya, khususnyaseperti polarisasi berkepanjangan yang timbul di tengah masyarakat.

“Bahkan sampai saat ini, jika melihat media sosial, aroma perpecahan masih sangat terasa. Tidak sehat untuk bangsa kita ke depan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (6/7).


Angka 5 persen dari kursi DPR dipilih dilatarbelakangi beberapa alasan. Salah satunya, dengan ambang batas pencalonan yang moderat seperti 5 persen diharapkan muncul potensi-potensi pemimpin bangsa yang semakin variatif.

“InsyaAllah semakin banyak calon berkualitas yang maju, juga kesempatan bagi setiap partai atau gabungan partai untuk memajukan kader terbaiknya. Diharapkan tidak ada lagi ‘transaksi’ politik satu sama lain karena setiap partai, besar atau kecil, memiliki kesempatan yang sama,” sambungnya.

PT 5 persen juga akanmenjadi pembuktian setiap partai dalam menciptakan kaderisasi yang telah lama dibangun. Tentu kita menginginkan kaderisasi partai tetap terbangun dengan baik, agar ke depannya partai politik mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Mardani yakin penurunan PT ke 5 persen tidak akan melemahkan sistem presidensial seperti yang dikawatirkan beberapa pihak. Justru langkah ini memberikan independensi terhadap partai politik serta penguatan sistem kaderisasi internal.

Apalagi, hal terpenting dari sistem presidensial adalah menerapkan mekanisme yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Jika hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, ada atau tidaknya PT, maka sistem presidensial yang kita harapkan akan sulit terwujud.

“Dengan PT 5 persen masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan, karena peluang muncul calon2-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebar,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya