Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Usul PT Presiden 5 Persen Kursi DPR Atau 10 Persen Suara Nasional

SENIN, 06 JULI 2020 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas akan mengusulkan presidential threshold (PT) sebesar 5 persen kursi DPR atau 10 persen suara nasional. Usulan ini menggantikan PT sebesar 20 persen yang sebelumnya digunakan di Pilpres 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengurai bahwa penerapan angka 20 persen pada Pemilu 2019 hanya menghasilkan dua pasang calon. Dampak yang dihasilkan sedemikian luar biasanya, khususnyaseperti polarisasi berkepanjangan yang timbul di tengah masyarakat.

“Bahkan sampai saat ini, jika melihat media sosial, aroma perpecahan masih sangat terasa. Tidak sehat untuk bangsa kita ke depan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (6/7).


Angka 5 persen dari kursi DPR dipilih dilatarbelakangi beberapa alasan. Salah satunya, dengan ambang batas pencalonan yang moderat seperti 5 persen diharapkan muncul potensi-potensi pemimpin bangsa yang semakin variatif.

“InsyaAllah semakin banyak calon berkualitas yang maju, juga kesempatan bagi setiap partai atau gabungan partai untuk memajukan kader terbaiknya. Diharapkan tidak ada lagi ‘transaksi’ politik satu sama lain karena setiap partai, besar atau kecil, memiliki kesempatan yang sama,” sambungnya.

PT 5 persen juga akanmenjadi pembuktian setiap partai dalam menciptakan kaderisasi yang telah lama dibangun. Tentu kita menginginkan kaderisasi partai tetap terbangun dengan baik, agar ke depannya partai politik mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Mardani yakin penurunan PT ke 5 persen tidak akan melemahkan sistem presidensial seperti yang dikawatirkan beberapa pihak. Justru langkah ini memberikan independensi terhadap partai politik serta penguatan sistem kaderisasi internal.

Apalagi, hal terpenting dari sistem presidensial adalah menerapkan mekanisme yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Jika hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, ada atau tidaknya PT, maka sistem presidensial yang kita harapkan akan sulit terwujud.

“Dengan PT 5 persen masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan, karena peluang muncul calon2-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebar,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya