Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Jangan Karena Ingin Terlihat Bekerja, Lalu Kementan Memaksakan Bikin Kalung

MINGGU, 05 JULI 2020 | 13:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) memproduksi massal kalung anti virus Corona dinilai sebuah program yang terlalu memaksakan.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, program atau kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tengah Pandemik Covid-19 seharusnya jelas dan tidak sebatas menghamburkan keuangan negara.

"Mestinya program apapun saling dikoordinasikan, apalagi yang menyangkut program penanganan Covid sudah ada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Programnya juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana fungsinya, jangan sampai hanya menghambur-hamburkan uang apalagi di masa Covid-19," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).


Saiful Anam lantas menyoroti kebijakan yang belakangan diketahui tidak melibatkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Artinya, kata Saiful, kontrol kualitas dan khasiat kalung tersebut masih layak diragukan.

Dia meminta agar  para pembantunya Presiden Joko Widodo di Kabinet untuk tidak memaksakan diri mengeluarkan kebijakan. Apalagi sebatas agar terlihat bekerja.

"Jangan karena ingin terlihat bekerja lalu segala hal dilakukan guna ingin mendapatkan apresiasi publik, justru malah sebaliknya," pungkas Saiful.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya