Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) "marah-marah" kepada para menterinya dan mengancam reshuffle kabinet, terus diperbincangkan banyak kalangan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara turut menyoroti hal tersebut.
Menurutnya, Presiden harus membuktikan wacana perombakan kabinet (reshuffle) itu. Pasalnya, hal ini diyakini akan berpengaruh pada investasi.
"Kalau dibuat mengembang (tidak jelas) seperti ini justru pelaku bisnis, investor mau masuk ke Indonesia menghitung berkali-kali," kata Bhima Yudhistira saat menjadi narasumber dalam diskusi daring MNC Trijaya FM, bertajuk "
Menanti Perombakan Kabinet" pada Sabtu (4/7).
Bhima mengurai, para investor diyakini akan menahan diri untuk menanamkan uangnya atau berinvestasi di Indonesia untuk sementara waktu.
Sebab, para investor ini tentu akan melihat-lihat terkait wacana
reshuffle tersebut karena menyangkut siapa pemegang kebijakan.
Karena itu, lanjut dia, Presiden Jokowi sudah seharusnya merealisasikan wacana perombakan kabinet tersebut. Ini lantaran berkaitan dengan nasib investasi itu sendiri.
"Kalau masih gertak sambel presidennya, ini nanti ganggu juga realisasi investasi," ujarnya.
Bhima mengatakan, wacana
reshuffle ini juga berpengaruh pada rencana relokasi perusahaan Amerika dari Tiongkok ke Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Donald Trump.
Meskipun Indonesia pun menyambut baik rencana tersebut hingga pemerintah sudah menyiapkan lahan relokasi untuk industri tersebut. Para investor akan berpikir ulang.
"Mereka akan bilang nanti dulu ini menterinya kok belum ganti ya? Kapan ganti ya? Jadi ini akan berimplikasi panjang, jadi tidak hanya dari sisi politik," tuturnya.
Atas dasar itu, Bhima menyarankan agar
reshuffle kabinet segera direalisasikan. Paling tidak satu bulan pasca pidato Jokowi yang mengancam
reshuffle kabinet.
"Jadi ada waktu 1 bulan sebenarnya kalau mau pembenahan kalau benar presiden mau melakukan
reshuffle," tandasnya.
