Berita

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih/Net

Politik

Ombudsman: Banyak Yang Bertanya, Komisaris BUMN Ditunjuk Sebagai Kompensasi Dari Relawan Politik

KAMIS, 02 JULI 2020 | 19:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ombudsman RI catatkan sejumlah isu yang berkembang terkait dengan pemilihan komisaris BUMN. Salah satunya, komisaris ditunjuk sebagai kompensasi politik.

Hal tersebut diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam acara Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN, Kamis (2/7).

"Ada beberapa isu yang berkembang, salah satu isu kompetensi komisaris berasal dari relawan politik ini juga mencuat, berkali-kali juga banyak pertanyaan ke Ombudsman. Apa iya asal relawan bisa masuk, lagi-lagi isunya bagaimana rekrutmen sistem," ujar Alamsyah Saragih.

Catatan kedua, kata Alamsyah, mencuatnya isu mengenai jajaran direksi dan komisaris yang dipilih berasal dari bank BUMN tertentu.

"Jangan-jangan memang bank BUMN tertentu adalah sumber dari profesional yang baik di Indonesia misalnya dari Bank Mandiri. Ada yang bilang wamennya dari Bank Mandiri saya kira terlalu jauh menduga-duga seperti itu," katanya.

Catatan ketiga adalah isu penempatan anggota TNI/Polri aktif. Keempat, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN dan terakhir terkait isu pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN.

"Ini juga pertanyaannya, tapi kan dia mundur, sudah mundurnya waktu seleksi atau sudah dipilih. Sudah jelas peraturan menteri BUMN sendiri jelas tidak boleh pengurus parpol," jelasnya.

"Waktu penjaringan pun harus sudah gugur, masa setelah jadi komisaris baru mengundurkan diri," ucapnya.

Sambungnya, Ombudsman juga menerima banyak keluhan dari komisaris BUMN di mana komisaris yang rangkap jabatan susah hadir dan sulit diminta pendapat.

"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius dan merasa komisaris rangkap jabatan sudah kehadirannya susah, diminta pendapat juga tidak ada," bebernya.

Kondisi itu hampir merata dilakukan oleh komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Menurutnya, para komisaris yang serius bekerja merasa diberlakukan tidak adil.

"Keluhan itu nyata dan tentunya orang tidak mau disebut namanya, merata, dan banyak sekali yang melaporkan begitu," pungkasnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya