Berita

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (tengah) saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7)/Net

Politik

Saleh Daulay: Kalau Nggak Ada Perubahan, Berarti Video Jokowi Marah Nggak Bermakna

KAMIS, 02 JULI 2020 | 16:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Video Presiden Joko Widodo marah yang diunggah pada 28 Juni lalu tidak akan berarti apa-apa tanpa ada langkah tindak lanjut, baik dari para menteri yang dimarahi atau Jokowi sebagai yang memarahi.

Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

"Kalau presiden tidak ambil tindakan apa-apa dari video itu, berarti enggak ada maknanya dipublikasikan ke masyarakat. Untuk apa?" ujar Saleh Daulay.


Publik, sambung anggota Komisi IX DPR RI ini, sebenarnya menanti langkah apa yang terjadi di pemerintah pasca video itu diupload. Apalagi, Jokowi mengurai gamblang rencana akan melakukan reshuffle dalam video itu.

"Apa di balik rilis video itu, kalau bukan ada maksud yang macam-macam? Jadi kalau misalnya santai saja dan nggak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya video itu," demikian Saleh Daulay.

Selain Saleh Daulay, turut hadir menjadi narasumber dalam diskusi tersebut politisi Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya