Ilustrasi petugas kesehatan saat melakukan rapid test Covid-19/Net
Mahalnya biaya rapid test virus corona baru (Covid-19) sebagai syarat bagi warga melakukan perjalanan ke antar daerah mendapat kritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo, mengatakan, seharusnya masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memeriksakan dirinya. Mengingat, hasil rapid test dibutukan untuk setiap masyarakat yang akan pergi ke wilayah lainnya.
"Padahal seharusnya masyarakat diberi kemudahan dalam memeriksakan diri demi penanggulangan penyebaran covid-19. Apalagi ini berkaitan dengan syarat untuk mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya,†kata Iis dalam rapat kerja Komisi V bersama dengan Menhub, Menteri PUPR, dan Kakorlantas mengevaluasi sarana dan prasarana arus mudik Lebaran 2020, Rabu (1/7).
Iis berharap, di tengah situasi masyaraat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemik Covid-19 pemerintah jangan menambah beban dengan biaya rapid test yang termpau mahal.
Saat ini, tambah Iis, pendapatan ekonomi masyarakat sudah menurun.
Di hadapan para Menteri itu, Iis mengulas bahwa saat ini hampir seluruh sektor membutuhkan hasil rapid test dan swab. Tujuannya, untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19.
"Jika ada masyarakat yang sakit meski tidak ada kaitanya dengan Covid-19, pihak rumah sakit mewajibkan pasien mengikuti rapid test terlebih dahulu. Tentu ini sangat membebani," tutur legislator dari dapil Jawa Barat 2 ini.
Iis mengkritisi tingginya biaya rapid tes yang berkisar antara Rp 300-500 ribu rupiah. Bahkan untuk menjalani pemeriksaan swab rata-pihak rumah sakit memasang harga Rp 1,5-2,5 juta.
Istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini juga mempertanyakan pengetatan pembatasan sosial selama arus mudik yang hanya terfokus di bandara.
“Kenapa selama pengendalian, seolah hanya terkonsentrasi di Bandara saja, padahal transportasi itu juga melalui laut dan darat,†sambung Iis.
