Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu/Net
SEHARUSNYA hari ini (1 Juli 2020) Israel mulai menganeksasi sekitar 30 persen wilayah Palestina di Tepi Barat, termasuk sejumlah pemukiman ilegal yang berada di dalamnya, sebagaimana direncanakan dan diumumkan ke publik sejak beberapa bulan lalu.
Kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan anggota parlemen (Knesset) dari partainya Likud, menyampaikan penundaan realisasi rencana tersebut. Tidak disebutkan apa penyebabnya dan sampai kapan penundaan dilakukan.
Bila dicermati secara seksama, sebenarnya banyak alasan yang memaksa Israel menunda atau membatalkan sama sekali rencana tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Dari faktor internal muncul demonstrasi dari rakyatnya sendiri yang menentang rencana tersebut. Ada kekhawatiran dari rakyat Israel bahwa aneksasi akan memicu perang antara Israel dan musuh-musuhnya, yang akan menimbulkan hilangnya rasa aman dan penderitaan berkepanjangan warga negara Zionis ini.
Faktor lain, tidak adanya dukungan penuh dari partai Biru-Putih yang dipimpin Benny Gantz, yang kini menjadi parner koalisi Likud yang dipimpin Netanyahu dalam memerintah persatuan.
Gantz beralasan bahwa tanggal 1 Juli bukanlah waktu yang sakral, dan masalah penanganan Covid-19 jauh lebih mendesak baik jika diukur dari sudut tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan penyelamatan nyawa manusia, maupun dari sudut penyelamatan ekonomi.
Selain itu, ada juga spekulasi bahwa Netanyahu tidak sepenuh hati melakukan langkahnya, aneksasi lebih sebagai retorika politik untuk menghibur konstituennya agar baik dirinya maupun partainya sudah berjuang untuk merealisasikan janji politiknya, sebagimana berulang-ulang diutarakan ke publik pada musim kampanye yang lalu.
Sementara faktor eksternal yang cukup menentukan adalah sikap Washington yang semula memberikan angin dukungan, kini berubah menjadi ragu-ragu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa ternyata Amerika menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberikan dukungan secara terbuka.
Mayoritas negara ternyata menentang secara terbuka, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Sementara negara-negara Arab yang menjadi sahabat Israel, yang tadinya diharapkan memberikan dukungan secara terbuka, ternyata diam atau menentangnya secara terbuka juga.
Faktor lain yang cukup mengkhawatirkan Tel Aviv, jika dalam kondisi seperti ini rencana tersebut dipaksakan, maka bukan mustahil Palestina akan mendeklarasikan diri secara sepihak sebagai negara merdeka, memanfaatkan momentum dukungan yang luar biasa dari masyarakat global.
Bagaimana nanti ujung dari rencana aneksasi yang sudah terlanjur diumumkan, akan sangat ditentukan oleh banyak faktor. Dan faktor yang paling menentukan adalah siapa yang akan terpilih menjadi presiden Amerika dalam pilpres yang akan diselenggarakan November mendatang.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
