Ranking kemudahan berbisnis Indonesia di Asia Tenggara (ASEAN) belum cukup kompetitif. Bahkan Indonesia menduduki peringkat keenam negara kategori kemudahan berbisnis.
Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Terlebih, di tengah situasi pandemik Covid-19 seperti sekarang ini.
Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei tentang "RUU Cipta Kerja dan Pandemi Covid-19". Survei menggunakan metode random sampling yang digelar sejak 24-26 Juni 2020, dan melibatkan 2003 responden via call tatap muka.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 45 persen masyarakat masih mengakui bahwa mengurus izin usaha itu sangat sulit.
"Secara lebih spesifik, sekitar 53 persen dari yang pernah mengurus izin usaha menilai bahwa pengurusan izin mendirikan UKM sulit. Respon sulitnya mengurus izin UKM terutama datang dari warga yang berpendapatan lebih rendah," tulis hasil survei tersebut seperti diterima redaksi, Rabu (1/7).
Salah satu masalah yang ingin diatasi melalui RUU Cipta Kerja adalah memperbaiki sektor perizinan dan pengembangan UMKM.
Sedangkan hingga saat ini, potret hasil survei tersebut bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu masih belum banyak diketahui masyarakat.
"Saat ini baru 20 persen yang tahu RUU Cipta Kerja," lanjut hasil survei tersebut.
Sedianya, dilihat dari kepentingan akuntabilitas kebijakan, RUU ini harus diketahui oleh lebih banyak warga. Maka pemerintah dan DPR perlu lebih intensif mensosialisasikan RUU.
Masih dijelaskan hasil survei tersebut, warga sendiri percaya bahwa melakukan usaha lebih sulit dibanding banyak negara tetangga. Indonesia dinilai kurang kompetitif.
"Melihat kondisi ekonomi warga yang jauh memburuk sejak wabah Covid-19 serta sulitnya melaksanakan usaha, maka semangat RUU itu merespons apa yang dirasakan warga," demikian kesimpulan survei SMRC.
