Berita

Pemukiman di Tepi Barat/Net

Dunia

Lancarkan Rencana Aneksasi Tepi Barat, Warga Yahudi Mulai Bangun Pemukiman

RABU, 01 JULI 2020 | 10:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Di tengah berbagai kecaman atas rencana aneksasi Tepi Barat, pemukim Yahudi mulai membangun pemukiman ilegal di wilayah tersebut.

Melansir Anadolu Agency, menurut saksi mata, sejumlah besar pemukim Yahudi mulai menyerbu bagian utara desa Halhul di Hebron, Tepi Barat pada Selasa (30/6). Para pemukim Yahudi juga mulai melakukan persiapan untuk pembangunan setelah menancapkan bendera Israel di lokasi tersebut.

Sementara itu, warga Palestina sendiri dilarang untuk memasuki daerah tersebut karena dinyatakan sebagai "zona militer" oleh tentara Israel.


Sesuai dengan rencana aneksasi Tepi Barat yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel akan mulai melakukan pembangunan pada 1 Juli. Di mana Netanyahu berencana untuk menganeksasi semua blok pemukiman Tepi Barat dan Lembah Jordan.

Rencana aneksasi Tepi Barat sendiri merupakan implementasi dari rencana perdamaian Timur Tengah atau "Kesepakatan Abad Ini" yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Januari 2020.

Berdasarkan rencana Trump, AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut juga berisi bagaimana Palestina terbentuk sebagai negara kepulauan yang terhubung melalui jembatan dan terowongan.
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30 hingga 40 persen, termasuk semua Yerusalem Timur.

Saat ini, ada sekitar 650.000 orang Yahudi Israel yang tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina dan Yordania sendiri mengancam akan memutuskan semua perjanjian dan kesepakatan dengan Israel jika Netanyahu tetap menjalankan rencananya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya