Berita

Webinar yang digelar Indonesia Lantern/Net

Politik

Tanggapi Ade Armando, Dua Pemimpin Media Ini Yakin Tidak Ada Konspirasi Soal Pemberitaan Papua

RABU, 01 JULI 2020 | 08:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus 27 media besar yang melakukan kekeliruan pemberitaan mengenai Presiden Joko Widodo secara serentak masih membuat dosen FISIP Universitas Indonesia (UI), Ade Armando

Kasus yang dimaksud ialah soal pemberitaan bahwa Presiden Jokowi harus meminta maaf kepada warga Papua dan Papua Barat atas putusan PTUN terkait gugatan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat oleh beberapa lembaga.

Namun demikian, pemberitaan tersebut dinilai keliru sebagaimana hasil keputusan Dewan Pers yang telah memanggil 27 media besar tersebut untuk mengklarifikasi.


Dalam webinar yang bertajuk "Covid-19 Dan Kasus 27 Media Indonesia. Puluhan Media Cetak Menulis Bahwa Presiden Jokowi Dituntut Meminta Maaf. Berita Itu Ternyata Keliru. Ada Apa Sebenarnya?" yang diselenggarakan "ndonesian Lantern pada Selasa (30/6) malam, Ade menyampaikan keheranannya.

"Nah sekarang ini 27 media, dan media ini media-media besar, media-media yang punya reputasi. Pertanyaan saya adalah dari mana kesimpulan itu diperoleh? Karena hampir tidak mungkin 27 wartawan nggak bisa membedakan mana petitum, mana amar keputusan, masa nggak ada sih yang melihat, ini bukan amar loh, ini petitum loh," ucap Ade Armando, Selasa (30/6) malam.

Bahkan, Ade menduga hal tersebut dilakukan secara sengaja karena dilakukan oleh 27 media besar secara berbarengan dengan judul yang mirip.

"Tapi itu kenapa saya tiba pada pernyataan bahwa saya sih menduga ini nggak sengaja, ini bukannya nggak sengaja, ini bukan kesalahan sederhana, ini adalah sesuatu yang serius. Ini harus jadi pelajaran, saya sebenarnya berharap Dewan Pers lebih keras," tutur Ade.

Namun demikian, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika tidak sependapat dengan kesimpulan yang disampaikan Ade tersebut. Mulanya, Wahu mengaku sepakat dengan Ade Armando yang menyebut ada kesalahan elementer pemberitaan-pemberitaan itu.

“Saya sepakat bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang memalukan, kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, buat semua yang belajar jurnalistik itu semua mencoreng nama baik jurnalisme," jelas Wahyu.

Hanya saja, dia kurang sepakat adalah pada bagian-bagian yang spekulatif disampaikan Ade Armando. Khususnya mengenai spekulasi bahwa kesalahan itu disengaja.

“Posisi saya berbeda sama mas Ade, jadi saya tidak menilai ada konspirasi ada upaya kesengajaan untuk membuat kekeliruan, bahwa ini harus diperbaiki, bahwa itu memang bagian dari krisis jurnalisme digital," sambung Wahyu.

Hal itu juga serupa disampaikan oleh Co-Founder Katada, Metta Dharmasaputra yang tidak setuju jika kesalahan tersebut terjadi karena adanya konspirasi.

"Bahaya sekali kalau membuat stigma ada konspirasi dalam kasus ini," kata Metta.

Namun demikian, Ade pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuduh konspirasi terhadap penyampaiannya di awal di acara ini.

"Saya minta agar jangan pernah ada orang yang menganggap saya ada menuduh konspirasi, kata konspirasi itu datang bukan dari saya. Saya tidak pernah mengatakan sekalipun bahwa ini adalah konspirasi, yang saya katakan tidak kah aneh ada 27 media melakukan kesalahan yang sama?" kata Ade meluruskan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya