Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)/Net
Pidato Presiden Joko Widodo marah dalam rapat kabinet 18 Juni dan baru diupload pada 28 Juni memang menyisakan banyak pertanyaan.
Selain rentan waktu yang terpaut lama antara peristiwa marah dan pengunggahan video, secara substansi juga ada tanda tanya besar. Khususnya pertanyaan tentang kenapa para menteri masih minim menyerap anggaran corona yang berjumlah ratusan triliun.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mencoba untuk mengurai masalah yang sebenarnya terjadi untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Dia mengatakan bahwa dan Covid-19 yang berjumlah ratusan triliun tidak memiliki penjelasan teknis penggunaan. Tidak ada teknis bagaimana dana itu disalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kehidupannya terdampak wabah.
Namun demikian, dengan keberadaan UU 2/2020 yang merupakan kepanjangan dari Perppu 1/2020, penggunaan dana tersebut tidak akan bisa diaudit. Artinya, para menteri seharusnya berani untuk segera menyerap atau menghabiskan dana yang disediakan.
“Sejalan UU 2/2020 Corona, penggunaan Dana Covid tak bisa disebut sebagai kerugian negara, melainkan pembiayaan,†terang Iwan Sumule saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).
Dengan kata lain, Iwan Sumule menyimpulkan bahwa dana itu sebenarnya bisa saja dipakai secara ugal-ugalan oleh para menteri, hanya saja ada ketakutan besar yang membayangi mereka. Ketakutan itu berkaitan dengan perhitungan bahwa Jokowi akan lengser di tengah jalan dan mereka sebagai pengguna dana corona akan dipenjara.
Terlebih, UU 2/2020 kini tengah digugat oleh ProDEM ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara ormas lain juga tengah bersiap melakukan gugatan serupa.
“Jokowi lengser, pengguna dana ditangkap. Jelas para menteri Kabinet Indonesia Maju takut,†tegasnya.
“Serapan minim tanda kabinet Indonesia bukannya maju, malah mundur gunakan dana Covid-19. Serapan minim pun tanda kabinet tidak bekerja,†sambung Iwan Sumule.
Meski begitu, jika Iwan Sumule diberi pilihan siapa yang akan dirombak dari pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik, maka dia tidak akan merombak para menteri. Termasuk tidak akan merombak Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang oleh banyak pihak disebut sebagai menteri semua urusan.
“Kalau disuruh memilih, sebaiknya Jokowi yang direshuffle, jangan Luhut Pandjaitan. Iya nggak sih?†tutupnya.
