Berita

Gubernur Herman Deru menjadi Inspektur Upacara Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Karhutlah Provinsi Sumsel/RMOLSumsel

Nusantara

Anggaran Rp 45 Miliar Digelontorkan Gubernur Sumsel Untuk Bereskan Masalah Karhutla

SELASA, 30 JUNI 2020 | 23:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan tengah serius ditangani Pemprov Sumsel.

Keseriusan tersebut tercermin dalam instruksi Gubernur Sumsel, H Herman Deru pembentukan satuan tugas di kabupaten yang berpotensi karhutla. Bahkan, ia juga menggelontorkan dana APBD Rp 45 miliar untuk mencegah karhutla di 10 kabupaten.

“Baru tahun ini Pemprov Sumsel memberikan bantuan senilai Rp 45 miliar untuk kabupaten terdampak, guna membeli alat yang tidak habis pakai,” kata Herman Deru usai menjadi Inspektur Upacara Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanggulangan Karhutlah Provinsi Sumsel di Lapangan Kebun Raya Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (30/6).


Kesepuluh kabupaten yang mendapatkan bantuan anggaran penanggulangan karhutla tersebut yakni, Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, Pali, Muba, OKI, OKUT, Muratara, Muara Enim, Musi Rawas, OKUS.

“Besaran anggaran yang diberikan untuk tiap kabupaten tersebut jelas berbeda. Itu akan ditentukan dari luas lahan di kabupaten tersebut,” paparnya dilansir Kantor Berita RMOLSumsel.

Tidak hanya itu, ada emapat kabupaten yang diberikan layar informasi indeks standar pencemaran udara (ISPU). Hal itu untuk memudahkan Bupati maupun masyarakat mengetahui kondisi indeks pencemaran udara di wilayahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemprov Sumsel juga saat ini mendorong perusahaan, khususnya di bidang perkebunan membantu penanggulangan karhutla yang terjadi setiap tahun ini.

“Bukan hanya bantuan moril kepada masyarakat, kita juga mewajibkan perusahaan tersebut dalam hal penanganan. Dan ini dibuktikan oleh perusahaan tersebut, salah satunya bantuan helikopter untuk memonitor lahan-lahan yang rawan terbakar. Kita butuh pengawasan bersama,” jelasnya.

Disinggung soal kemungkinan bertambahnya bantu anggaran dari Pemprov Sumsel ke kabupaten rawan karhutla, HD dengan optimis mengiyakannya.

“Apalagi ini pertama kali, tentu penambahan bantuan sangat memungkinkan. Mungkin tahun ini anggaran tersebut tidak cukup, tapi jika kinerja mereka terlihat tentu bantuan ini akan bertambah,” bebernya.

Terlebih, selain bantuan anggaran Rp 45 miliar untuk kabupaten, Pemprov Sumsel sendiri masih memiliki anggaran lebih dari Rp 100 miliar yang diperuntukkan penanggulangan karhutlah.

“Provinsi memiliki anggaran itu, jumlahnya sekitar Rp 100 miliar. Tentu itu digunakan untuk penanggulangan karhutlah ini,” imbuhnya.

Langkah yang dilakukan Gubernur ini diapresiasi Wakil Bupati OKI, HM Djakfar Shodiq. Kabupaten OKI sendiri memiliki lahan yang berpotensi terbakar paling luas dan sangat membutuhkan bantuan itu.

“OKI mendapatkan bantuan Rp 8 miliar karena Pak Gubernur tahu betul OKI ini memiliki wilayah paling luas,” katanya.

Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan menilai langkah dan kebijakan Gubernur Herman Deru dengan memberikan bantuan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepala dalam menyikapi persoalan karhutlah.

Sebab itu, sebagai institusi yang terlibat dalam penanggulangan karhutlah di Sumsel, pihaknya menurunkan sedikitnya 1000 personel untuk melakukan pencegahan, pengawasan di titik-titik rawan karhutlah.

Senada dengan itu, Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri mengatakan, karhutla ini sudah setiap tahunnya terjadi. Maka itu dalam menanggulanginya dibutukan edukasi serta ajakan secara masif ke masyarakat agar tidak membuka lahan secara ilegal.

“Beberapa hari kamarin saya sudah mengecek kekuatan personel dan ketersedian peralatan untuk digunakan karhutla, namun alat ini sebagai konsep terakhir dengan harapan karhutlah tidak terjadi tahun ini,” katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya