Perdana Menteri Hongaria Viktor Urban/Net
Polemik mengenai pengungsi masih terus membayangi Hongaria. Setelah mengetatkan sistem agar bisa mengatur aliran masuk pangungsi, Hongaria dikritik badan pengungsi PBB, UNHCR, karena dianggap melanggar hukum internasional.
Melansir Reuters pada Selasa (30/6), UNHCR telah meminta pemerintahan Perdana Menteri Viktor Urban untuk mencabut pengetatan sistem suaka Hongaria.
Bulan lalu, Hongaria telah menutup apa yang disebut sebagai zona transit migran di perbatasan. Pada saa5 itu, sekitar 300 pengungsi diminta untuk mengajukan aplikasi suaka di konsulat negara-negara tetangga, dan bukan di perbatasan.
Langkah tersebut diambil Orban untuk menghindari imigrasi massal ratusan ribu pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika pada 2015. Namun banyak pihak yang mengatakan langkah tersebut justru mempersulit para pengungsi mendapat suaka dan langsung dikritik oleh UNHCR.
"Ini dapat mengekspos para pencari suaka dengan risiko pelanggaran dan perlakuan buruk yang akan berarti pelanggaran Konvensi Pengungsi 1951 dan instrumen HAM internasional serta regional lainnya, di mana Hongaria adalah negara pendukungnya," ujar UNHCR dalam pernyataannya.
"Akses efektif ke wilayah adalah prasyarat penting untuk dapat menggunakan hak mencari suaka," lanjut badan tersebut.
UNHCR kemudian mendesak pemerintahan Orban untuk mencabut kembali aturan tersebut dan menggunakan sistem suaka yang sesuai dengan hukum HAM dunia dan Uni Eropa.
Langkah tersebut membuat Orban dikritik oleh banyak pihak internasional, namun justru meningkatkan dukungan di antara para pemilihnya di dalam negeri.
