Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat jadi keynote speech Webinar Badiklat DPP PDIP tema "Politik Kesehatan Berdikari"/Repro

Politik

Antisipasi Kebingungan Masyarakat, Puan Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi New Normal

SELASA, 30 JUNI 2020 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tatanan normal baru atau selanjutnya disebut The New Normal, sebagaimana disampaikan pemerintah, jangan diasumsikan seolah-olah pandemik virus corona baru (Covid-19) sudah tidak ada lagi di Indonesia.

Karena itu, DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa kegiatan perkumpulan orang banyak harus terus disosialisasikan secara menyeluruh, salah satunya tentang disiplin protokol kesehatan.

Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjadi Keynote Speech dalam acara webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, bertajuk "Politik Kesehatan Berdikari" pada Selasa (30/6).


"Terkait dengan new normal, DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah agar protokol kegiatan masyarakat di tempat yang berkerumun, seperti di pasar, toko, terminal, sekolah, RS dsb agar dipersiapkan dengan baik dan disosialisasikan," tegas Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pentingnya sosialisasi menyeluruh dari pemerintah dan pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam melaksanakan The New Normal itu sendiri.

"Agar seluruh masyarakat dan aparat sama-sama paham dalam pelaksanaannya. Tidak menambah kebingungan diantara masyarakat, bahkan kebingungan aparat itu sendiri," kata Puan Maharani.  

Menurut Puan, hal ini penting dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang akan mengakibatkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar.

"Jangan sampai kemudian mengartikan New Normal atau adaptasi kehidupan baru itu sepertinya kita sudah betul-betul normal seperti sebelum kita menghadapi pandemik Covid-19 ini," pungkasnya.

Selain Puan, turut hadir secara virtual antara lain: Menteri Kesehatan Letjen (Purn) DR dr Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, serta perwakilan dari DPC-DPD PDIP.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya