Berita

Rizal Ramli/RMOL

Politik

RR: Pemerintah Aji Mumpung, Ekonomi Lesu Yang Disalahkan Corona

SENIN, 29 JUNI 2020 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai hingga 6 persen di triwulan II 2020 tidak bisa dikatakan karena pandemik virus corona baru atau Covid-19.

Begitulah yang diungkapkan begawan ekonomi Rizal Ramli, dalam diskusi bertajuk "Indonesian Economic Crises: Magnitudes, Path to Recovery", di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

"Pemerintah hari ini menyalahkan data-data negatif itu hanya karena corona itu tidak benar, itu penyesatan. Jadi mereka aji mumpungisme. Mumpung ada corona semua disalahin sama corona," ujar sosok yang karib disapa RR ini.

Mantan Penko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini, menjabarkan kebobrokan pengelolaan keuangan negara oleh jajaran menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Kata dia, stabilitas ekonomi yang ada selama ini ditopang dan didoping pinjaman alias utang. Di mana, pemerintah selalu berutang ke luar negeri dengan bunga yang besar.

"Jadi istilah bahasa sederhananya sebetulnya ekonomi kita kalau bagaikan petinju itu udah kelimpungan, karena sudah terlalu banyak hutang. Kalau 98 hutang yang terbanyak di swasta," jelasnya.

"Tapi hari ini pemerintah dan BUMN sebetulnya sebagai petinju sebenarnya udah kelimpungan, tetapi didoping dengan pinjaman. Minggu yang lalu menjadi 10 miliar dolar lebih, ada valuta masuk, jadi seolah-seolah rupiah menguat dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, ada berbagai kasus gagal bayar perusahaan asuransi atau perusahaan sekuritas, yang totalnya 46 perusahaan gagal bayar.

RR menyebutkan, rata-rata total gagal bayar dari perusahaan-perusahaan tersebut nilainya Rp 400 sampai Rp 500 triliun rupiah.

"Jadi situasinya, ekonomi Indonesia bagaikan petinju udah goyang, banyak hutang, distabilkan dengan pinjaman dalam negeri tapi ada Jap, japnya itu gagal bayar samape Rp 400-500 triliun," sebutnya.

"Tidak aneh ini akhirnya terjadi krisis yang seperti hari ini. Karena memang terjadi mismanajemen, terjadi salah kelola, sama sekali tidak prudent dan mengikuti asas good governance," demikian Rizal Ramli menambahkan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya