Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Wajar Kangmas Jokowi Mau Lakukan Reshuffle Kabinet

SENIN, 29 JUNI 2020 | 08:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri-menteri yang bekerja dengan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadi orang yang paling enak bekerja. Sebab, Jokowi merupakan sosok yang berani ambil risiko apapun demi kepentingan rakyat dan negara.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet, yang turut menyinggung mengenai reshuffle pada 18 Juni lalu.

Arief lantas mencontohkan ketegasan Presiden Jokowi yang siap pasang badan. Mantan walikota Solo itu, sambungnya, tampak menawarkan kebijakan berupa perpou maupun perpres jika para menteri mengalami hambatan dalam menangani Covid-19.


“Termasuk untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang di-PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancamam pandemik,” tegas ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, Senin (29/6).

Namun demikian, Arief Poyuono menyayangkan masih banyak menteri dan pimpinan lembaga yang tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extra ordinary dalam menghadapi pandemik. Sehingga, berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat.

Padahal, sambungnya, terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, sudah sering kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun demikian, dukungan instrumen lain yang seharusnya turut mencegah pertumbuhan ekonomi minus masih minim.

“Seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen, belanja alkes dan APD juga sangat sedikit dan terlambat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid-19, terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung dieksekusi.

Padahal, sambungnya, daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya empat bulan dan itu berdampak pada PHK besar-besaran.

Kondisi ini semakin disesalkan Arief Poyuono lantaran anggota DPR RI dari parpol-parpol koalisi tidak gesit mendukung program-program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid-19.

“Justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi, misalnya saja Program Kartu Prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan dari Program Pra Kerja sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

“Jadi, wajar Kangmas Jokowi mau lakukan reshuffle kabinet,” demikian Arief Poyuono.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya