Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Wajar Kangmas Jokowi Mau Lakukan Reshuffle Kabinet

SENIN, 29 JUNI 2020 | 08:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri-menteri yang bekerja dengan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadi orang yang paling enak bekerja. Sebab, Jokowi merupakan sosok yang berani ambil risiko apapun demi kepentingan rakyat dan negara.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet, yang turut menyinggung mengenai reshuffle pada 18 Juni lalu.

Arief lantas mencontohkan ketegasan Presiden Jokowi yang siap pasang badan. Mantan walikota Solo itu, sambungnya, tampak menawarkan kebijakan berupa perpou maupun perpres jika para menteri mengalami hambatan dalam menangani Covid-19.


“Termasuk untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang di-PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancamam pandemik,” tegas ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, Senin (29/6).

Namun demikian, Arief Poyuono menyayangkan masih banyak menteri dan pimpinan lembaga yang tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extra ordinary dalam menghadapi pandemik. Sehingga, berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat.

Padahal, sambungnya, terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, sudah sering kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun demikian, dukungan instrumen lain yang seharusnya turut mencegah pertumbuhan ekonomi minus masih minim.

“Seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen, belanja alkes dan APD juga sangat sedikit dan terlambat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid-19, terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung dieksekusi.

Padahal, sambungnya, daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya empat bulan dan itu berdampak pada PHK besar-besaran.

Kondisi ini semakin disesalkan Arief Poyuono lantaran anggota DPR RI dari parpol-parpol koalisi tidak gesit mendukung program-program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid-19.

“Justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi, misalnya saja Program Kartu Prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan dari Program Pra Kerja sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

“Jadi, wajar Kangmas Jokowi mau lakukan reshuffle kabinet,” demikian Arief Poyuono.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya