Berita

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: BPIP Seharusnya Dibubarkan, Bukan Diperkuat!

MINGGU, 28 JUNI 2020 | 06:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Polemik mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih belum berakhir. Teranyar perdebatan RUU ini mengerucut pada tujuan pembentukan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam sebuah wawancara dengan salah satu media menyebut bahwa tujuan RUU ini dibentuk adalah untuk memperkuat kembali proses pembinaan ideologi Pancasila.

Sementara tujuan kedua RUU HIP, sambung ketua DPP PDI Perjuangan itu adalah untuk menguatkan legal standing Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam tugas dan wewenang menginternalisasi dan membumikan pancasila.


Selama ini, dasar yuridis BPIP berupa Peraturan Presiden 7/2018. Artinya, jika presiden berganti, makadasar yuridis ini bisa saja diganti oleh presiden pengganti.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tegas menolak RUU HIP. Termasuk menolak tujuan pembentukan RUU itu sebagaimana disampaikan Ahmad Basarah. Menurutnya, BPIP tidak perlu untuk diperkuat.

“Apanya yang harus diperkuat, lembaga BPIP itu harusnya dibubarkan saja,” tegas Fadli Zon dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (27/6).

Selain menolak penguatan BPIP yang menjadi tujuan RUU itu, Fadli Zon juga tegas menolak adanya upaya untuk mengubah Pancasila. Bagi mantan wakil ketua DPR RI ini, Pancasila yang ada saat ini sudah cukup dan tidak perlu diotak-atik lagi.

“Pancasila sudah cukup dan final. Tak usah ditambahi atau direduksi,” demikian Fadli Zon.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya