Berita

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda/RMOL

Politik

Ketua Komisi X: Tidak Ada Adaptasi Kurikulum Di Tengah Pandemik, Indonesia Darurat Pendidikan

SABTU, 27 JUNI 2020 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR menilai kondisi objektif pendidikan di masa pandemik Covid-19 ini merupakan darurat pendidikan nasional. Terlebih, belum ada kurikulum adaptif yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menyesuaikan situasi pandemik.

Begitu disampaikan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda saat mengisi diskusi daring Polemik bertajuk "Pemuda dan Pendidikan Kita Dimasa Pandemi", Sabtu (27/6).  

"Kenapa darurat pendidikan? Karena anak-anak tidak maksimal bisa belajar. Kebijakan zona merah, orange, kuning tidak boleh melaksanakan pendidikan tatap muka. Tapi persoalan ini ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah, tetap tidak efektif. Karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi kurikulum," kata Syaiful Huda.


Menurut politisi PKB ini, pentingnya kurikulum adaptif yang ditawarkan Kemendikbud di masa pandemik antara lain bertujuan agar hak atas pendidikan bisa didapatkan oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

"Tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, orang tua tidak punya pulsa, sekolah tidak punya kuota dan seterusnya," sesalnya.

Akibatnya, kata Syaiful Huda, tidak sedikit sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta yang mengalami collapse akibat pagebluk Covid-19.

"Banyak sekolah swasta yang collapse. Dari sekian ribu sekolah banyak yang collapse, karena orang tua tidak bisa bayar SPP dan seterusnya," kata dia.

Atas dasar itu, Syaiful Huda menyatakan bahwa kondisi pendidikan sudah gawat dan harus segera diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini kementerian terkait dengan menyiapkan kurikulum adaptif tersebut.

"Kondisi objektif ini, saya menyebutnya darurat pendidikan Indonesia. Jadi resikonya besar terkait dengan ini," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya