Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh pejabat negara melakukan belanja produk dalam negeri melalui aplikasi daring serentak pada awal Juli 2020. Aksi itu merupakan bagian dari kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pertengahan Mei lalu.
"Nanti kita mau launching aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM, kerja sama LKPP dengan e-commerce, semua pejabat negara harus belanja online pada sidang kabinet paripurna. Ini meningkatkan belanja APBN untuk UMKM dan menunjukkan kampanye dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia," kata LBP lewat keterangan tertulis, Jumat (26/6).
GBBI yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi telah menunjukkan hasil. Setidaknya hingga saat ini ada setengah juta lebih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah bertransformasi ke ekosistem digital.
"Kami kaget juga, dalam satu bulan sudah 500 ribu lebih UMKM baru yang bergabung ke ekosistem digital dan penjualannya naik 2.100 persen," ucapnya.
LBP mengatakan, pandemik Covid-19 telah membuka mata banyak pihak termasuk pemerintah bahwa masih ada peluang yang bisa digali dari sektor UMKM.
Data pemerintah menyebutkan, ada 40 juta lebih UMKM di Indonesia. Sementara hanya 8 juta yang tergabung dalam ekosistem digital.
Melalui GBBI, pemerintah mematok target 2 juta UMKM gabung ke ekosistem digital pada Desember 2020 mendatang.
Menurutnya, ini bukan perkara gampang untuk memenuhi target tersebut. Karenanya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah baik gubernur, bupati, dan walikota hingga swasta untuk menjadi penopang atau pengasuh bagi UMKM di sekitarnya.
"Dan itu sekarang jalan. Setelah target 2 kita UMKM tercapai, nanti kita serbu lagi. Dampak Covid-19 ini membuka mata kita. Sebenarnya banyak peluang yang selama ini belum disentuh. Makanya sekarang kita dorong kepala daerah ayo masuk kalian. Platformnya kan banyak, e-commerce semua bersatu padu," katanya.
Proses migrasi UMKM ke ekosistem digital bukan tanpa hambatan. LBP mengatakan, ada sedikit hambatan dalam proses migrasi ini terkait mahalnya tarif internet hingga minimnya pelatihan yang diperoleh UMKM.
Atas hal ini, dia mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan bagi UMKM dan memberikan pelatihan bagi UMKM.
"Sekarang integrasi e-learning sudah mulai dilakukan. Tapi resminya akan diluncurkan awal Juli mendatang sekaligus paralel dilakukan pelatihan dengan akses informasi pada situs bangga buatan Indonesia . Hampir tak ada kendala dalam program ini. Kita kasih kemudahan supaya yang sudah masuk ke digital ini jangan keluar dari platform masing-masing," tutupnya.
