Berita

Ketum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

GMNI: Isu Komunisme Dimainkan Oligarki Pukul Lawan Politiknya

JUMAT, 26 JUNI 2020 | 01:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menanggapi maraknya isu komunisme yang terjadi akhir-akhir ini.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino berpendapat, meningkatnya tensi pengguliran isu komunisme yang terjadi belakang ada kaitannya dengan persaingan antar elite Oligarki dalam menghadapi sejumlah hajatan politik seperti Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

Dengan kata lain, DPP GMNI menganalisa, isukKomunisme hanyalah alat yang digunakan dalam kompetisi kekuasaan di antara elite oligarki untuk memukul lawan politiknya.


"RUU HIP hanya momentum untuk menggulirkan isu komunisme. Isu komunisme ini digunakan sebagai alat untuk memukul lawan politik di tengah persaingan Oligarki yang semakin ketat menuju Pilkada ke depan dan Pemilu yang akan datang," demikian kata Arjuna, Kamis (25/6).

Menurut Arjuna, sebagian masyarakat Indonesia terutama sejumlah ormas Islam masih mengalami ketakutan dan trauma terhadap isu komunisme atau PKI.

Kondisi semacam ini membuat isu komunisme sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat. Tujuannya mempertahankan kepentingan Oligarki ekonomi warisan Orde Baru di alam demokrasi saat ini.

"Sebagian ormas Islam punya paranoia terhadap komunisme. Ini yang dirawat dan digunakan untuk menggalang massa ketika menjelang pemilu berdasarkan identitas ummah. Fraksi-fraksi oligarki yang berkompetisi menunggangi isu Komunisme dan memobilisasi sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan politiknya," tambah Arjuna

Sekretaris Jenderal DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan menambahkan bahwa penggunaan isu komunisme dan politik identitas berpotensi memecah belah integrasi bangsa dan meningkatkan potensi konflik horizontal.

"Penggunaan isu komunisme dan politik identitas justru memperlebar segregasi sosial, memecah belah masyarakat dan ini membahayakan integrasi nasional jangka panjang. Bisa menciptakan konflik horizontal, dan perang saudara diantara anak bangsa," tutur Dendy.

Dendy juga mengungkapkan adanya pengguliran isu komunisme dan politik identitas mengaburkan masalah pokok bangsa ini dan membuat bangsa ini stagnan meributkan masa lalu.

Akibatnya, bangsa Indonesia justru lupa menyiapkan tantangan dan peluang untuk menghadapi masa depan bangsa.

"Isu komunisme dan politik identitas mengaburkan problem pokok bangsa ini yakni kesenjangan sosial dan korupsi politik yang merajalela. Bangsa ini hanya sibuk meributkan masa. Lupa menyiapkan masa depan di tengah tantangan yang semakin kompleks. Bangsa ini bisa semakin terbelakang," tutup Dendy.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya