Berita

Ketum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

GMNI: Isu Komunisme Dimainkan Oligarki Pukul Lawan Politiknya

JUMAT, 26 JUNI 2020 | 01:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menanggapi maraknya isu komunisme yang terjadi akhir-akhir ini.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino berpendapat, meningkatnya tensi pengguliran isu komunisme yang terjadi belakang ada kaitannya dengan persaingan antar elite Oligarki dalam menghadapi sejumlah hajatan politik seperti Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

Dengan kata lain, DPP GMNI menganalisa, isukKomunisme hanyalah alat yang digunakan dalam kompetisi kekuasaan di antara elite oligarki untuk memukul lawan politiknya.


"RUU HIP hanya momentum untuk menggulirkan isu komunisme. Isu komunisme ini digunakan sebagai alat untuk memukul lawan politik di tengah persaingan Oligarki yang semakin ketat menuju Pilkada ke depan dan Pemilu yang akan datang," demikian kata Arjuna, Kamis (25/6).

Menurut Arjuna, sebagian masyarakat Indonesia terutama sejumlah ormas Islam masih mengalami ketakutan dan trauma terhadap isu komunisme atau PKI.

Kondisi semacam ini membuat isu komunisme sewaktu-waktu bisa dirakit untuk keperluan politik sesaat. Tujuannya mempertahankan kepentingan Oligarki ekonomi warisan Orde Baru di alam demokrasi saat ini.

"Sebagian ormas Islam punya paranoia terhadap komunisme. Ini yang dirawat dan digunakan untuk menggalang massa ketika menjelang pemilu berdasarkan identitas ummah. Fraksi-fraksi oligarki yang berkompetisi menunggangi isu Komunisme dan memobilisasi sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan politiknya," tambah Arjuna

Sekretaris Jenderal DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan menambahkan bahwa penggunaan isu komunisme dan politik identitas berpotensi memecah belah integrasi bangsa dan meningkatkan potensi konflik horizontal.

"Penggunaan isu komunisme dan politik identitas justru memperlebar segregasi sosial, memecah belah masyarakat dan ini membahayakan integrasi nasional jangka panjang. Bisa menciptakan konflik horizontal, dan perang saudara diantara anak bangsa," tutur Dendy.

Dendy juga mengungkapkan adanya pengguliran isu komunisme dan politik identitas mengaburkan masalah pokok bangsa ini dan membuat bangsa ini stagnan meributkan masa lalu.

Akibatnya, bangsa Indonesia justru lupa menyiapkan tantangan dan peluang untuk menghadapi masa depan bangsa.

"Isu komunisme dan politik identitas mengaburkan problem pokok bangsa ini yakni kesenjangan sosial dan korupsi politik yang merajalela. Bangsa ini hanya sibuk meributkan masa. Lupa menyiapkan masa depan di tengah tantangan yang semakin kompleks. Bangsa ini bisa semakin terbelakang," tutup Dendy.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya