Jenderal TNI/Polri Jabat Komisaris BUMN Akan Ganggu Demokrasi Indonesia

Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mengangkat jenderal aktif ke dalam jajaran Komisaris akan kontraproduktif terhadap gagasan reformasi di institusi TNI/Polri.

Pengamat Politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, gagasan awal reformasi TNI/Polri adalah mengembalikan posisi militer/kepolisian menjadi abdi negara yang profesional dan independenden.

Langkah Erick Thohir menarik Pati TNI/Polri ke komisaris BUMN akan menggeser kembali ke ranah bisnis dan politik. Imbasnya, apabila terjadi sebuah skandal hukum potensi hambatan penegakan hukumnya semakin besar.

"Langkah Erick Tohir akan menyeret militer dan kepolisian kembali ke ranah ‘bisnis’ dan politik yang tidak hanya menggangu proses konsolidasi demokrasi (yang tengah beproses), tetapi juga akan berpotensi mengganggu penegakan hukum manakala BUMN terlibat dalam ‘skandal’ bisnis," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (23/6).

Menurut Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, idealnya komisaris BUMN diisi oleh kelompok profesional dan mantan penegak hukum yang telah memiliki rekam jejak jinerja mumpuni dan ingeritas yang teruji.

"Erick sebaiknya tidak melanjutkan kesalahan berulang dari rezim yang kerap menjadikan jabatan komisaris BUMN sebagai bilik ‘balas jasa’ kepada tim sukses dan kelompok-kelompok pendukung," demikian kata Andi.