Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Hasil Survei Masyarakat Inginkan Reshuffle, Kader Profesional NU Dipandang Perlu Masuk Kabinet

RABU, 24 JUNI 2020 | 00:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang digelar 9-12 Juni 2020 menunjukkan mayoritas publik ingin Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Sebanyak 75,6 persen setuju dengan perombakan kabinet. Sedangkan 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Keinginan masyarakat itu dipandang perlu direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengatakan, sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju, orang-orang yang ditunjuk tidak begitu memuaskan masyarakat.


"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," demikian kata Yuko -karib disapa-, Selasa (23/6).

Yuko menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemik Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.

"Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemik. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu," demikian pendapat Yuko.

Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet.

Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.

"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.

Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemik Corona, sudah selayaknya kader-kader profesional NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.

Menurut pandangan Yuko, banyak kader profesional NU, khususnya yang muda-muda layak membantu pemerintah khususnya bidang ekonomi.

"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU telah banyak mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya