Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Hasil Survei Masyarakat Inginkan Reshuffle, Kader Profesional NU Dipandang Perlu Masuk Kabinet

RABU, 24 JUNI 2020 | 00:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang digelar 9-12 Juni 2020 menunjukkan mayoritas publik ingin Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Sebanyak 75,6 persen setuju dengan perombakan kabinet. Sedangkan 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Keinginan masyarakat itu dipandang perlu direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengatakan, sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju, orang-orang yang ditunjuk tidak begitu memuaskan masyarakat.


"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," demikian kata Yuko -karib disapa-, Selasa (23/6).

Yuko menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemik Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.

"Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemik. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu," demikian pendapat Yuko.

Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet.

Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.

"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.

Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemik Corona, sudah selayaknya kader-kader profesional NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.

Menurut pandangan Yuko, banyak kader profesional NU, khususnya yang muda-muda layak membantu pemerintah khususnya bidang ekonomi.

"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU telah banyak mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya