Berita

Tangkapan layar anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPR, Ichsan Firdaus dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata"/RMOL

Politik

Ichsan Firdaus: Hanya 30 Persen Pemda Yang Beri Perlindungan Ke Lahan Pertanian

SELASA, 23 JUNI 2020 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO


RMOL. Lahan pertanian produktif di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup drastis.

Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPR, Ichsan Firdaus mengatakan, hal paling miris yang ditemukannya adalah lahan pertanian produktif yang berkurang di daerah-daerah surplus produksi beras.

"Tren penurun produksi beras sesungguhnya terus terjadi terutama di wilayah-wilayah surplus, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain di daerah Jawa yang sebagai lumbung beras nasional," ujar Ichsan dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata", Selasa (23/6)

"Tren penurun produksi beras sesungguhnya terus terjadi terutama di wilayah-wilayah surplus, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain di daerah Jawa yang sebagai lumbung beras nasional," ujar Ichsan dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata", Selasa (23/6)

Bahkan, lulusan S3 ilmu pertanian Universitas Gadjah Mada ini mencatat, penggerusan lahan sawah produktif telah terjadi sekitar 5 hingga 10 tahun ke belakang.

Hal ini terjadi, menurutnya, karena peran Pemerintahan Daerah (Pemda) yang tidak intens melindungi ketahanan lahan pangan.

"Hanya sekitar 30 persen pemda melakukan perlindung ke lahan pertanian. Sehingga konversi lahan produktif pertanian ke non pertanian bisa kita hambat. Tapi beberapa pemda belum intens," umbarnya.

Ancaman pengurangan lahanakan terus menerus menurun per tahunnya, menurut Ichsan.

Oleh karena itu, ia melihat kunci dari ketahanan pangan di Indonesia tidak bisa berharap kepada pemerintahan pusat. Akan tetapi lebih kepada peran Pemda menjaga eksistensi lahan pertanian.

"Di daerah Jawa misalnya banyak yang sudah menjadi lahan-lahan non sawah. Sehingga kita tidak boleh bergantung terlalu jauh ke pemerintah pusat. Pemda sebenarnya sudah punya satu payung hukum agar melindungi lahan pertanian kita itu," tutur Ichsan.

Namun begitu, mantan Wakil Ketua Komisi IX ini juga berharap kepada pemerintah pusat untuk lebih bersikap tegas kepada pemda-pemda yang asal comot lahan pertanian produktif.

"Pemerintah pusat mesti memberi punish and reward bagi yang mengembangkan lahan pertanian produktif. Saya ingin melihat jangka panjang, agar lahan pertanian kita produktif," ungkap Ichsan.

"Produksi kita rata-rata sekitar 31 juta ton itu bisa kita naikan 40 ton (per tahun). Sehingga mimpi kita untuk bisa memastikan ketahanan pangan tidak terjadi problem-problem beras nasional," pungkasnya. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya