Berita

Tangkapan layar anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPR, Ichsan Firdaus dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata"/RMOL

Politik

Ichsan Firdaus: Hanya 30 Persen Pemda Yang Beri Perlindungan Ke Lahan Pertanian

SELASA, 23 JUNI 2020 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO


RMOL. Lahan pertanian produktif di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup drastis.

Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPR, Ichsan Firdaus mengatakan, hal paling miris yang ditemukannya adalah lahan pertanian produktif yang berkurang di daerah-daerah surplus produksi beras.

"Tren penurun produksi beras sesungguhnya terus terjadi terutama di wilayah-wilayah surplus, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain di daerah Jawa yang sebagai lumbung beras nasional," ujar Ichsan dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata", Selasa (23/6)

"Tren penurun produksi beras sesungguhnya terus terjadi terutama di wilayah-wilayah surplus, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah lain di daerah Jawa yang sebagai lumbung beras nasional," ujar Ichsan dalam diskusi daring yang bertajuk "Covid19: Krisis Beras di Depan Mata", Selasa (23/6)

Bahkan, lulusan S3 ilmu pertanian Universitas Gadjah Mada ini mencatat, penggerusan lahan sawah produktif telah terjadi sekitar 5 hingga 10 tahun ke belakang.

Hal ini terjadi, menurutnya, karena peran Pemerintahan Daerah (Pemda) yang tidak intens melindungi ketahanan lahan pangan.

"Hanya sekitar 30 persen pemda melakukan perlindung ke lahan pertanian. Sehingga konversi lahan produktif pertanian ke non pertanian bisa kita hambat. Tapi beberapa pemda belum intens," umbarnya.

Ancaman pengurangan lahanakan terus menerus menurun per tahunnya, menurut Ichsan.

Oleh karena itu, ia melihat kunci dari ketahanan pangan di Indonesia tidak bisa berharap kepada pemerintahan pusat. Akan tetapi lebih kepada peran Pemda menjaga eksistensi lahan pertanian.

"Di daerah Jawa misalnya banyak yang sudah menjadi lahan-lahan non sawah. Sehingga kita tidak boleh bergantung terlalu jauh ke pemerintah pusat. Pemda sebenarnya sudah punya satu payung hukum agar melindungi lahan pertanian kita itu," tutur Ichsan.

Namun begitu, mantan Wakil Ketua Komisi IX ini juga berharap kepada pemerintah pusat untuk lebih bersikap tegas kepada pemda-pemda yang asal comot lahan pertanian produktif.

"Pemerintah pusat mesti memberi punish and reward bagi yang mengembangkan lahan pertanian produktif. Saya ingin melihat jangka panjang, agar lahan pertanian kita produktif," ungkap Ichsan.

"Produksi kita rata-rata sekitar 31 juta ton itu bisa kita naikan 40 ton (per tahun). Sehingga mimpi kita untuk bisa memastikan ketahanan pangan tidak terjadi problem-problem beras nasional," pungkasnya. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya