Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Politik

Hindari Dikuasai Satu Mazhab, Jokowi Diminta Tak Hanya Percaya Kepada Sri Mulyani

SELASA, 23 JUNI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan tidak terlalu percaya kepada satu orang untuk mengelola kebijakan keuangan Indonesia. Seperti hanya percaya kepada Sri Mulyani Indrawati yang selalu mengandalkan utang dari lembaga pendonor.

Jokowi butuh pandangan lain soal pengelolaan keuangan negara. Setidaknya ada penyeimbang dari pandangan atau mazhab yang dianut sang Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, peristiwa 1998 bisa kembali terjadi. Hal ini terlihat dari aksi Bank Dunia melakukan revisi setelah memuji pemerintah Indonesia.


"Sangat mungkin berbalik. Kita kan sama-sama tahu siapa Bank Dunia? Apa kepentingannya? Dan benarkah tulus membantu Indonesia? Jangan-jangan justru malah menjerumuskan Indonesia," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/6).

Sehingga, kata Saiful, Presiden Jokowi untuk berhati-hati atas kebaikan lembaga pendonor yang selalu memberikan utang kepada Indonesia melalui Sri Mulyani.

"Itu yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. Jangan terlalu percaya kepada satu orang saja dalam hal menggunakan kebijakan keuangan di Indonesia. Saya kira butuh penyeimbang mazhab berfikir tentang keuangan makro dan mikro Indonesia, jangan hanya dari seorang Sri Mulyani," tegas Saiful.

Karena, lanjut Saiful, Sri Mulyani juga merupakan manusia yang pasti memiliki titik kelemahan dan berpotensi salah saat menganalisis maupun merancang strategi Keuangan Nasional.

"Kita berbangsa perlu juga mendengarkan pakar lain bahkan yang tidak sependapat dengan mazhab berfikir Sri Mulyani. Karena kalau tidak, maka negara kita hanya akan dikuasai oleh mazhab tertentu yang akan menimbulkan kerugian bagi anak bangsa di kemudian hari," demikian Saiful.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya