Berita

Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Perih, Alokasi Dana Corona Seperti Ditutupi Sementara Insentif Dokter Belum Cair

SELASA, 23 JUNI 2020 | 10:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gelontoran dana ratusan triliun rupiah terus menerus disampaikan pemerintah untuk menghadapi gelombang darurat ekonomi. Namun demikian, publik tidak tahu persis strategi seperti apa yang sebenarnya sedang ditempuh.

“Kita hanya disajikan meroketnya angka kosong asumsi APBN Darurat Covid-19, dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 905,1 triliun,” ujar aktivis Haris Rusly Moti kepada redaksi, Selasa (23/6).

Tidak hanya strategi pemerintah yang masih bersembunyi atau disembunyikan, pemerintah juga terkesan menutup informasi terkait alokasi APBN Darurat Covid-19 untuk selamatkan oligarki korporasi besar yang sekarat akibat kredit macet.


Sementara di satu sisi, kondisi penanganan Covid-19 memprihatinkan. Sebab, gembar-gembor dana insentif untuk dokter dan petugas kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah masih belum cair.

“Sangat perih. Bahkan santrinya Kiai Cholil Nafis juga ditarik duit Rp 400.000 untuk rapid test,” kesal mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.

Rapid test berbayar tinggi itu bukan saja memprihatinkan. Tapi juga menyisakan tanda tanya mengingat Badan Intelijen Negara (BIN) telah menyerukan sedang membuat rapid test gratis.

“Semakin aneh, karena pemerintahan malah mengutamakan subsidi Rp 2,78 triliun untuk industri biofuel-nya oligarki sawit,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya