Anggota Gereja Ortodoks Serbia di Montenegro ikut serta dalam demonstrasi di Podgorica, Montenegro/Net
Aparat berwenang melakukan investigasi terhadap para pemimpin Gereja Ortodoks Serbia karena pelanggaran pembatasan. Uskup Ortodoks Serbia terkemuka di Montenegro, Metropolitan Amfilohije, diinterogasi di ibu kota Podgorica pada Senin (22/6) karena telah mengorganisir protes besar-besaran dan menentang aturan pembatasan kerumuman serta jaga jarak sosial di tempat umum.
Sebelumnya, pada Minggu (21/6) polisi telah lebih dulu menginterogasi para imam dari kota Bar, Pljevlja, dan Zabljak setelah ribuan orang terlihat menghadiri protes lokal.
Atas investigasi aparat terhadap dirinya, Metropolitan Amfilohije mengatakan dia tidak menyalahkan para petugas polisi, yang hanya bertindak atas perintah.
"Itu bukan kesalahan petugas polisi, tetapi orang-orang yang memerintahkan mereka," katanya, dikutip dari
Balkan Insight, Senin (22/6).
Dia lagi-lagi menekankan bahwa para pengunjuk rasa hanya ingin pemerintah meninggalkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang diperebutkan, yang Gereja Serbia katakan dapat digunakan untuk melucuti miliknya.
Sebelum adanya wabah virus, puluhan ribu pendukung gereja telah melakukan aksi protes dua kali seminggu menuntut penarikan undang-undang yang disahkan pada Desember 2019. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa benda dan tanah ibadah yang menjadi milik negara sebelum tahun 1918 akan menjadi milik negara dan bagian dari warisan budaya Montenegro, kecuali ada bukti untuk membuktikan kepemilikan yang berbeda.
Pada 14 Juni, polisi menangkap para imam dari kota Budva, Berane, dan Pljevlja. Dua pastor dari Podgorica dan Danilovgrad, yaitu Mirceta Sljivancanin dan Zeljko Calic, ditahan selama 72 jam, dengan tuduhan melanggar peraturan pembatasan pandemik.
Pada 18 Juni, polisi memerintahkan seorang pastor lain, Pastor Sasa Janjic dari Pljevlja, untuk meninggalkan Montenegro karena ia adalah warga negara Bosnia Herzegovina dan tidak memiliki hak tempat tinggal di Montenegro.
Gereja berulang kali menegaskan bahwa tidak ada partai oposisi utama pro-Serbia dan pro-Rusia di belakang aksi protes itu. Para pembicara mengatakan Gereja juga tidak berusaha ikut campur dalam politik, meskipun ada tuduhan dari pihak berwenang.
“Tidak ada partai politik atau koalisi yang mengatur atau mengelola jalannya protes ini, atau kehidupan Gereja di Montenegro. Politisi dan anggota partai memiliki hak untuk berpartisipasi dalam protes, tetapi mereka tidak akan pernah mempengaruhi organisasi mereka dan permintaan kami,†ujar perwakilan gereja mengatakan pada pertemuan itu pada hari Minggu di Podgorica.
Namun, oposisi pro-Rusia dan gerakan politik pro-Serbia terlihat ada dalam barisan peserta demonstrasi.
Kepala polisi Veselin Veljovic mengatakan aksi protes telah menimbulkan ancaman bagi keamanan wilayah tersebut. Dia menuduh gereja telah menyebarkan radikalisme dalam pidato-pidato protesnya.
