Ketum DPP KNPI, Haris Pertama/Net
Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengaku bukan hanya melempar isu soal rangkap jabatan pejabat negara yang menduduki kursi komisaris BUMN.
Haris mengklaim, pihaknya telah mengantongi fakta dan data terkait banyaknya pejabat negara yang rangkap jabatan.
“Kami sudah mengantongi nama-namanya, ada puluhan nama pejabat yang masih rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN,†kata Haris saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/6).
Menurut Haris, pejabat negara seharusnya mengabdikan diri sepenuhnya untuk memajukan bangsa bukan justru memikirkan kantong pribadi dan kepentingan kelompoknya.
Terlebih, tambah Haris, disaat pandemik virus corona baru (Covid-19), masyakarat banyak yang merasakan kesulitan ekonomi.
“Mereka patutnya berempati, bukan mengejar sampingan dengan menjadi komisaris,†pungkas Haris.
Menurut Haris, sebaiknya para pejabat yang masih rangkap jabatan memilih jalan turut prihatin dengan membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung Covid-19.
Sambungnya, kuat dugaan banyaknya pengangguran di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh para pejabat yang merangkap komisaris tanpa memikirkan masyarakat.
“Pejabat jangan maruk, masih jabat komisaris juga. Bagaimana tidak banyak pengangguran di negara ini, jika sudah menerima gaji dari negara, mengabdilah, mundur dari komisaris,†kecam Haris.
