Politisi PDIP Masinton Pasaribu/Net
Pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta agar negara tidak lebih parah dari VOC sempat menggegerkan publik.
Ucapan itu disampaikan dalam Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Session 1 bertajuk “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang†yang digelar pada 16 Juni lalu.
Mulanya anggota Komisi III DPR ini meminta agar sistem anggaran di masa pandemik Covid-19 harus benar-benar diawasi bersama. Ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, penegakan hukum juga harus benar-benar tegak dalam memelototi anggaran tersebut.
“Kalau penegakan benar, orang-orang yang bermain-main juga potensi mainnya bisa diminimalisir,†terang Masinton Pasaribu.
Di hadapan 800 partisipan partisan webiner dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi se-Indonesia, Masinton menceritakan mengenai guyonannya dengan Bambang Soesatyo dalam melihat kebijakan ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.
Guyonan itu disampaikan sebagai seorang rakyat Indonesia yang merasa risau, bukan sebagai kader dari partai pemerintah. Dalam joke itu, Masinton menyindir pemerintah sebagai sebuah kesatuan dari beragam koalisi yang harus diawasi.
“Jangan lebih parah dari VOC saya katakan,†ujarnya Masinton dengan nada tegas.
“Pemerintahan di alam merdeka ini kan tidak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin (pajak) dari rakyat terus ngutang-ngutang juga,†ujarnya.
Kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (22/6), Masinton mengurai bahwa pernyataan itu keluar karena dirinya ingin memastikan agar pengelolaa negara di era Indonesia Merdeka untuk tidak lebih parah dari pengelola masa kolonial.
“Ini adalah sebagai refleksi pribadi saya agar kita harus tetap menjaga spirit dasar kemerdekaan negara Indonesia,†tuturnya.
Dia menekankan bahwa negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Artinya negara memiliki fungsi untuk melindungi rakyat dan melakukan segala upaya agar rakyat sejahtera.
“Negara berdaulat, melindungi segenap tanah-tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,†tutupnya.
