Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Karena Kesepakatan Dagang, Trump Terpaksa Tahan Sanksi Untuk China Atas Penindasan Etnis Uighur

SENIN, 22 JUNI 2020 | 08:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tampaknya harus menahan diri dalam memprovokasi China, termasuk untuk menjatuhkan sanksi yang berat terkait penahanan etnis Uighur.

Mengapa?

Karena saat ini AS dan China, seperti dikatakan Trump pada Minggu (21/6), tengah melakukan negosiasi perdangan dengan angka yang luar bisa.


"Kami berada di tengah-tengah kesepakatan perdangan besar. Dan saya membuat kesepakatan hebat, pembelian senilai 250 miliar dolar AS," ujar Trump seperti dikutip CNA.

Pernyataan Trump tersebut keluar ketika ia ditanya alasan tidak memberlakukan sanksi keuangan terhadap Partai Komunis, terkait dengan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Para pejabat AS sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa sejak akhir 2018, pihaknya telah mempertimbangkan sanksi kepada para pejabat China, namun harus ditahan karena pertimbangan perdagangan dan diplomatik.

AS dan China saat ini sudah berada di bawah kesepakatan dagang Fase 1 pada awal tahun. Berdasarkan kesepakatan tersebut, China setuju untuk membeli setidaknya 200 miliar dolar AS produk AS selama dua tahun.

Sejak tahun lalu, AS sudah memberlakukan pembatasan impor pada beberapa perusahaan China dan larangan visa kepada beberapa pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas Xinjiang. Namun hingga saat ini AS belum memberlakukan sanksi keuangan yang lebih keras.

Pada pekan lalu, Trump sendiri sudah menandatangani UU terkait pemberian sanksi kepada China atas Xinjiang.

Di sisi lain, mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, dalam bukunya yang baru akan dirilis, mengungkapkan, Trump sebenarnya mendukung Presiden China, Xi Jinping atas pembangunan kamp-kamp di Xinjiang.

Meski begitu, Trump dengan tegas membantahnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya