Berita

Tim Komunikasi Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro/Net

Nusantara

Rapid Test Digelar Masif, Gugas Nasional Covid-19: Untuk Menekan Biaya Sistem Kesehatan

SABTU, 20 JUNI 2020 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemeriksaan berbasis sampling darah atau rapid test akan terus digelar secara masif oleh pemerintah untuk mendeteksi masyarakat yang diduga tertular virus corona baru atau Covid-19.

Tim Komunikasi Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro, meminta masyarakat untuk tidak salah tafsir memaknai pemeriksaan rapid test yang masif.

"Rapid test atau tes cepat merupakan langkah awal identifikasi Covid-19. Jangan salah paham rapid test apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga medis, tidak berbahaya," ujar Reisa dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (20/6).


Reisa mengungkapkan, justru dengan digelarnya rapid test yang masif akan membantu masyarakat dan juga pemerintah dalam hal penanganan pandemik Covid-19.

Kata dia, tujuan dari pemeriksaan rapid test ini yaitu menghemat anggaran negara. Sebab menurutnya, pengehamatan anggaran diperlukan untuk negara seperti Indonesia yang memiliki banyak pulau dan masyarakat.

Di samping itu, biaya tes swab dengan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) juga cukup mahal. Sehingga langkah awal pemerintah untuk melacak penyebaran infeksi virus corona ialah dengan rapid test.

"Meski sudah banyak mesin PCR kita tetap terbatas. Jadi tidak mungkin dan tidak direkomendasikan seluruh penduduk di Indonesia ini dilakukan uji swab dengan mesin-mesin PCR," ungkap Reisa.

"Ingat, populasi kita-kita 270 juta orang dan tersebar di belasan ribu pulau di Indonesia. Itu besar dan luas. Jadi kita harus hemat menggunakan sumber daya kita," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya