Berita

Pesawat China Southern Airlines/Net

Dunia

Amerika Serikat Tolak Permintaan Penerbangan Tambahan Maskapai China

SABTU, 20 JUNI 2020 | 08:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Maskapai penerbangan China nampaknya harus puas dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menolak permintaan mereka untuk tambahan penerbangan mingguan antara kedua negara.

Keputusan pemerintah AS itu resmi dikeluarkan pada Jumat (19/6). Meski demikian, AS mengatakan keputusan itu tidak dimaksudkan untuk meningkatkan ketegangan atas pembatasan perjalanan.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Perhubungan AS mengatakan keputusan itu dibuat untuk ‘mempertahankan keseimbangan' dalam layanan penumpang terjadwal antara kedua negara. Amerika juga menambahkan, pihaknya bersedia meninjau kembali keputusan itu jika otoritas penerbangan China menyesuaikan kebijakan mereka yang memengaruhi maskapai penerbangan AS.


"Departemen telah menyampaikan kepada rekan-rekan China kami bahwa pesanan ini hanya masalah prosedural dan tidak boleh dipandang sebagai eskalasi dari bagian kami," kata pernyataan Departemen Perhubungan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (19/6).

Awal pekan ini, Amerika Serikat dan China mengatakan mereka masing-masing akan mengizinkan empat penerbangan mingguan antara kedua negara.

Departemen Perhubungan AS mengatakan pada hari Senin (15/6) dalam pesanannya yang direvisi pada penerbangan China bahwa pemerintah AS masih berharap China akan setuju untuk mengembalikan hak penerbangan penuh AS berdasarkan perjanjian penerbangan bilateral mereka.

Amerika Serikat telah mengancam untuk melarang penerbangan penumpang Tiongkok pada 16 Juni karena pembatasan Beijing pada maskapai penerbangan AS di tengah-tengah ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia, dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang jumlah penerbangan charter yang ingin diterbangkan oleh maskapai China.

Di antara maskapai penerbangan AS, Delta Air Lines dan United Airlines masing-masing berusaha untuk memulai kembali penerbangan penumpang harian ke China pada bulan Juni, tetapi mengubah rencana mereka karena tidak adanya persetujuan pemerintah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya