Berita

Pesawat China Southern Airlines/Net

Dunia

Amerika Serikat Tolak Permintaan Penerbangan Tambahan Maskapai China

SABTU, 20 JUNI 2020 | 08:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Maskapai penerbangan China nampaknya harus puas dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menolak permintaan mereka untuk tambahan penerbangan mingguan antara kedua negara.

Keputusan pemerintah AS itu resmi dikeluarkan pada Jumat (19/6). Meski demikian, AS mengatakan keputusan itu tidak dimaksudkan untuk meningkatkan ketegangan atas pembatasan perjalanan.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Perhubungan AS mengatakan keputusan itu dibuat untuk ‘mempertahankan keseimbangan' dalam layanan penumpang terjadwal antara kedua negara. Amerika juga menambahkan, pihaknya bersedia meninjau kembali keputusan itu jika otoritas penerbangan China menyesuaikan kebijakan mereka yang memengaruhi maskapai penerbangan AS.

"Departemen telah menyampaikan kepada rekan-rekan China kami bahwa pesanan ini hanya masalah prosedural dan tidak boleh dipandang sebagai eskalasi dari bagian kami," kata pernyataan Departemen Perhubungan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (19/6).

Awal pekan ini, Amerika Serikat dan China mengatakan mereka masing-masing akan mengizinkan empat penerbangan mingguan antara kedua negara.

Departemen Perhubungan AS mengatakan pada hari Senin (15/6) dalam pesanannya yang direvisi pada penerbangan China bahwa pemerintah AS masih berharap China akan setuju untuk mengembalikan hak penerbangan penuh AS berdasarkan perjanjian penerbangan bilateral mereka.

Amerika Serikat telah mengancam untuk melarang penerbangan penumpang Tiongkok pada 16 Juni karena pembatasan Beijing pada maskapai penerbangan AS di tengah-tengah ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia, dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang jumlah penerbangan charter yang ingin diterbangkan oleh maskapai China.

Di antara maskapai penerbangan AS, Delta Air Lines dan United Airlines masing-masing berusaha untuk memulai kembali penerbangan penumpang harian ke China pada bulan Juni, tetapi mengubah rencana mereka karena tidak adanya persetujuan pemerintah.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya